Ketum Golkar Anggap Wajar Polemik Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan rumah pemenangan menuju kursi Golkar 1. Markas yang terletak di Jalan Purworejo Nomor 8 itu diresmikan pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah tokoh senior Golkar pendukung Airlangga hadir dalam peresmian rumah pemenangan ini. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan rumah pemenangan menuju kursi Golkar 1. Markas yang terletak di Jalan Purworejo Nomor 8 itu diresmikan pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah tokoh senior Golkar pendukung Airlangga hadir dalam peresmian rumah pemenangan ini. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan mengapresiasi hasil keputusan Komisi Hukum DPR terkait pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Tentu kami mengapresiasi dan menghargai keputusan yang dibuat melalui proses tersebut,” kata Airlangga di Silaturahmi Ketua Umum Golkar dengan Pimpinan DPRD Fraksi Golkar di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Sabtu 14 September 2019.

    Ia mengaku mengikuti proses uji kelayakan calon pimpinan KPK melalui televisi hingga dini hari. Ia tak menjawab soal bagaimana sikap Golkar terhadap pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi itu. 

    Hanya, ia mengatakan keputusan tersebut sudah melalui banyak rangkaian baik di DPR maupun panitia seleksi. “Pimpinan yang baru juga proses di parlemen dan sudah melalui pansel,” kata dia.

    Airlangga mengatakan wajar terjadi polemik terkait perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK).  

    ia menganggap hal ini biasa di negara dengan demokrasi dan banyak pembahasan undang-undang melalui proses yang sama.

    Meski demikian, ia tak mendukung aksi unjuk rasa oleh massa pro revisi UU KPK yang berujung rusuh, Jumat 13 September 2019. “Itu kan ekses, kalau demo kami harapkan sesuai dengan ketertiban. Asal pesannya sampai," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.