Airlangga Hartarto Gelar Konsolidasi Internal Partai Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan rumah pemenangan menuju kursi Golkar 1. Markas yang terletak di Jalan Purworejo Nomor 8 itu diresmikan pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah tokoh senior Golkar pendukung Airlangga hadir dalam peresmian rumah pemenangan ini. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan rumah pemenangan menuju kursi Golkar 1. Markas yang terletak di Jalan Purworejo Nomor 8 itu diresmikan pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah tokoh senior Golkar pendukung Airlangga hadir dalam peresmian rumah pemenangan ini. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri acara bertajuk Silaturahmi dan Konsolidasi Anggota Legislatif Daerah Terpilih dari Fraksi Partai Golkar.

    "Kita bicara silaturahmi seluruh ketua-ketua DPRD yang sebagian anggotanya sudah ditetapkan atau dilantik. Acara ini untuk mempersiapkan pembekalan kepada mereka," kata Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Sabtu 14 September 2019.

    Walau sudah melakukan konsolidasi, Golkar sendiri belum melakukan Musyawarah Nasional (Munas). Menanggapi hal ini, Airlangga menyatakan semua akan dilakukan sesuai jadwal.

    "Kalo Munas ya sesuai dengan schedule, akhir Desember," kata Airlangga Hartarto.

    Silahturahmi ini dihadiri oleh DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Selain itu juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota se Indonesia dari Fraksi Partai Golkar. Namun, Ketua DPR RI yang juga berasal dari fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo belum terlihat hadir di acara konsolidasi ini.

    GALUH PUTRI RIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.