Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diselimuti Kabut Asap, Kualitas Udara Palembang Membahayakan

Reporter

image-gnews
Pengendara kendaraan bermotor menembus kabut asap pekat dampak dari kebekaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Jumat, 13 September 2019. Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terpapar kabut asap pekat yang mengakibatkan jarak pandang menurun drastis di Kota tersebut. ANTARA
Pengendara kendaraan bermotor menembus kabut asap pekat dampak dari kebekaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Jumat, 13 September 2019. Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terpapar kabut asap pekat yang mengakibatkan jarak pandang menurun drastis di Kota tersebut. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan menyatakan kualitas udara di Kota Palembang dalam beberapa hari terakhir buruk sebagai dampak kiriman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten sekitarnya. "Kualitas udara di Palembang sempat mencapai angka berbahaya atau berada pada level lebih dari 350 mikrogram/m3," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Hairul Sobri, di Palembang, Sabtu, 14 September 2019.

Sesuai kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara berapa pada level 0-50 mikrogram/m3 dalam kondisi baik, sedangkan pada level 50-150 sedang, 150-250 tidak sehat, 250-350 sangat tidak sehat, dan pada level lebih dari 350 mikrogram/m3 berbahaya.

Perkembangan data kualitas udara (PM 10) di Kota Palembang sejak 11 September 2019 pada pukul 21.00 WIB hingga sekarang ini masih kurang baik dan perlu diwaspadai karena rentan terhadap kesehatan manusia khususnya pernapasan. Walhi meminta pemerintah pusat dan daerah bertindak cepat menangani ancaman bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu. "Negara bertanggung jawab atas udara bersih dan sehat untuk rakyat, sehingga harus segera menanggulangi asap yang mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penanganan kabut asap di Sumatera Selatan dinilai kurang maksimal dan penegakan hukum kurang tegas serta belum memenuhi rasa keadilan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang setiap musim kemarau di tempat yang sama dan berada di kawasan konsesi korporasi tidak ada tindakan yang dapat memberikan efek jera kepada pemilik dan pengelola lahan yang lalai mencegah terjadinya kebakaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

3 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Kasus PTBA Akuisisi SBS, Pengacara Tanggapi Replik Jaksa

3 hari lalu

Mantan Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Tbk periode 2011-2016 Milawarma (kedua kiri bawah) bersama Mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA tahun 2013 Anung Dri Prasetya (kiri atas), Mantan Direktur Utama PT Satria Bahana Sarana R Tjahyono Imawan (kanan bawah), Ketua tim akuisisi saham Syaiful Islam (kanan atas), Wakil Ketua tim akuisisi Nurtimah Tobing (kiri bawah) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS) di Pengadilan Tipikor PN Palembang Klas 1A khusus, Sumatera Selatan, Senin, 19 Februari 2024. ANTARA/Nova Wahyudi
Kasus PTBA Akuisisi SBS, Pengacara Tanggapi Replik Jaksa

JPU meminta Majelis Hakim menolak pledoi dari terdakwa dan penasehat hukum PTBA.


Mudik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang Siapkan 52.228 Tempat Duduk

3 hari lalu

Calon penumpang kereta api Divre III Palembang menunggu saat keberangkatan. TEMPO/Parliza Hendrawan
Mudik Lebaran, PT KAI Divre III Palembang Siapkan 52.228 Tempat Duduk

PT Kereta Api Indonesia Divre III Palembang pada musim mudik lebaran 2024 ini menyiapkan 52.228 tempat duduk untuk berbagai jurusan.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Kabut Asap Selimuti Kota Dumai, Kondisi Udara Memburuk

5 hari lalu

Kualitas udara Kota Dumai mulai memburuk menyusul kemunculan kabut asap pekat pada Sabtu malam, 23 Maret 2024. (ANTARA/Abdul Razak)
Kabut Asap Selimuti Kota Dumai, Kondisi Udara Memburuk

Kabut asap yang menyelimuti udara Dumai berasal dari kebakaran lahan di beberapa titik, dan kiriman dari perbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.


Temuan Kajian BRIN, Greenpeace dan Walhi soal Deforestasi Kalimantan: Parah Akibat IKN?

9 hari lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Temuan Kajian BRIN, Greenpeace dan Walhi soal Deforestasi Kalimantan: Parah Akibat IKN?

Perubahan iklim dan pemanasan global diprediksi akan berdampak parahnya deforestasi di Pulau Kalimantan karena pembangunan IKN.


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

11 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Walhi Jawa Timur mencatat sudah ada puluhan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh PT Bumi Sari terhadap warga Desa Pakel, buntut konflik agraria.


Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

16 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

16 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.