Pakar Hukum Minta Jokowi Respons Pengembalian Mandat Pimpinan KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta segera merespons langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengembalikan mandat ke Kepala Negara.

    Pakar hukum tata negara Juanda mengatakan, Jokowi harus memanggil para pimpinan KPK yang telah mengembalikan mandat tersebut.

    "Presiden harus memanggil komisioner KPK yang masih ada, kecuali yang sudah mengundurkan diri. Presiden harus memberikan ketegasan bahwa KPK tetap harus berfungsi seperti biasa," kata Juanda seperti dikutip Antara, Sabtu 14 September 2019.

    Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaganya kepada Presiden Jokowi. Langkah ini diambil karena ia merasa lembaganya bakal dilemahkan lewat revisi UU KPK. Terlebih, Agus mengatakan tak pernah dilibatkan dalam revisi tersebut. Hingga sekarang, KPK belum menerima draf RUU dari DPR maupun pemerintah.

    "KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai sisi," kata Agus saat menggelar jumpa pers di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 13 September 2019.

    Menurut Guru Besar Universitas Bengkulu itu, langkah Agus Rahardjo dan kawan-kawan mesti disikapi Presiden Jokowi dengan memberikan arahan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan.

    Juanda mengatakan, jika Komisioner KPK yang ada tetap tak mau bekerja, Presiden Jokowi bisa segera melantik pimpinan KPK yang baru terpilih. Juanda mengatakan, sebelumnya bisa diawali dengan mengangkat pelaksana tugas pimpinan KPK.

    Meskipun, pimpinan KPK tidak menyatakan mundur, namun pengembalian mandat berarti pimpinan KPK enggan menjalankan mandat tersebut.

    "Dan jika tidak mau menjalankan mandat sama sebenarnya KPK dalam kondisi stagnan. Artinya mereka secara fisik atau organ masih tetap komisioner tapi tidak menjalankan tugas lagi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.