Sudirman Said: Pelemahan KPK Agenda Berjamaah Koruptor dan Mafia

Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Dalam aksi yang mendukung revisi UU KPK itu, massa merusak karangan bunga, melempar batu dan kayu serta memaksa masuk ke halaman kantor KPK. ANTARA

TEMPO.CO, JakartaMantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said angkat bicara ihwal upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi saat ini. Dia mengatakan bahwa pelemahan KPK memang menjadi agenda besar dan berjamaah mereka yang korup.

"Siapa yang tidak suka KPK berdiri? Ya para koruptor. Politisi korup, pejabat korup, petugas pajak korup, birokrat korup, polisi korup, jaksa korup," kata Sudirman, Jumat, 13 September 2019.

Sudirman berujar, selain itu ada pula pengusaha serakah yang merasa bisa leluasa dengan menyuap kiri dan kanan. "Di sana ada mafia migas, mafia tambang, mafia beras, mafia peradilan, dan segala jenis mafia dan pemburu rente," kata dia.

Yang menarik, kata mantan calon gubernur Jawa Tengah ini, usaha merobohkan KPK dapat ditahan lintas periode sebelum ini. Dia menilai hal itu karena suara masyarakat sejalan dengan suara pimpinan tertinggi negara.

Namun Sudirman menilai kondisi saat ini berbeda. Yakni, adanya perbedaan pandangan antara rakyat dan pemimpin tertinggi negara.

"Di seluruh dunia, sukses atau gagalnya pemberantasan korupsi, kuat lemahnya lembaga pemberantas korupsi sangat ditentukan oleh sikap kepala negaranya," ujar mantan menteri di kabinet pertama Presiden Joko Widodo ini.

Sudirman juga mengingatkan, KPK dirancang dengan semangat dan nilai idealisme kelompok terpelajar yang ingin Indonesia bersih dari korupsi. Tujuannya adalah agar bangsa dan negara Indonesia dihormati warga dunia dan mampu bersaing dalam segala hal.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaganya saat ini ibarat dikepung dari berbagai sisi. Proses seleksi calon pimpinan KPK berujung pada terpilihnya Firli Bahuri, orang yang pernah melanggar etik ketika menjadi Deputi Penindakan KPK.

Selain itu, upaya merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) pun tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu poin yang dianggap akan melemahkan KPK adalah wacana dibentuknya dewan pengawas. Dewan pengawas ini dinilai akan sangat dominan dalam mengawasi serta memberi atau tidak memberi izin dalam beberapa langkah penindakan KPK.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

5 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

12 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

13 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

13 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

15 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

16 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

17 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

19 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

20 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

20 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif