Serahkan Tanggung Jawab KPK ke Jokowi, Agus: Kami Tunggu Diajak Bicara

Reporter

Editor

Purwanto

Agus Rahardjo, Laode M. Syarief, dan Saut Situmorang memberikan pernyataan ihwal sikap KPK terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo telah menyerahkan pengelolaan institusinya kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan sikap itu ia utarakan malam ini, 13 September 2019, bersama Laode M. Syarief dan Saut Situmorang.

Agus menjelaskan, penyerahan pengelolaan itu dilakukan karena dirinya tidak mengetahui sama sekali isi draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK).

"Kami tidak tahu isi undang-undang tersebut, maka kami selaku pimpinan, dengan berat hati menyerahkan tanggung jawab kepada Bapak Presiden," ujar dia di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 13 September 2019.

Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini dia bersama pimpinan lainnya hanya tinggal menunggu perintah Jokowi perihal kelanjutan pekerjaan KPK.

"Apakah kami masih akan dipercaya sampai Desember, apakah kami akan tetap operasional seperti biasa. Kami tunggu. Mudah-mudahan kami diajak bicara," ucap Agus.

Harapan yang sama juga diucapkan Syarief. Ia berharap Jokowi bisa mengajak para pimpinan KPK berdialog dan membahas revisi UU KPK.

"Kami sangat berharap kepada pimpinan tertinggi, kami diminta juga lah pendapat agar kami bisa jelaskan kepada publik, kepada pegawai," ucap Syarief.

ANDITA RAHMA






Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

25 Juli 2022

Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga dinilai bermasalah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


KPK Tetapkan 123 Tersangka Selama 2021

29 Desember 2021

KPK Tetapkan 123 Tersangka Selama 2021

KPK menetapkan 123 orang tersangka selama 2021. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu, yaitu 109 tersangka.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya