Revisi UU KPK, Jaksa Agung: Hanya Kitab Suci yang Tak Bisa Diubah

Reporter

Editor

Purwanto

Jaksa Agung M. Prasetyo usai melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Ahad, 21 Juli 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta -Jaksa Agung HM Prasetyo menilai usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disesuaikan dengan kebutuhan.

"Kalau undang-undang buatan manusia, saya rasa setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan, beda dengan kitab suci itu dari Allah datangnya. Tidak ada satu pun pihak yang dapat mengubah kitab suci," kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan dinamika masyarakat selalu berkembang, termasuk perasaan adil yang tumbuh di tengah masyarakat, sehingga hukum pun perlu diselaraskan dengan kebutuhan.

Apalagi UU KPK sudah dilahirkan sejak 2002, tutur dia, sehingga setelah belasan tahun terdapat tuntutan baru yang perlu direspon.

Terkait upaya penguatan pencegahan korupsi KPK, Prasetyo menilai setiap institusi mempunyai strategi sendiri-sendiri.

"Kejaksaan sendiri memang sudah sejak lama lebih menekankan fungsi pencegahan meskipun tidak menafikan penindakan berjalan seiring pencegahan. Jadi tidak harus kita terkesan hanya bersemangat untuk memenjarakan orang," tutur Jaksa Agung.

Ia mengatakan kebocoran-kebocoran keuangan negara yang saat ini ditengarai karena korupsi diharapkan terus berkurang.

Namun, Prasetyo mengakui pencegahan tidak hiruk pikuk dan populer, berbeda dengan penangkapan yang dianggap lebih hebat.






PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

6 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

14 hari lalu

Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Panglima TNI berwenang melakukan cekal sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.


Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

15 hari lalu

Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

Donald Trump dan anak-anaknya digugat oleh Jaksa Agung atas tuduhan melakukan sejumlah tindakan penipuan.


Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

21 hari lalu

Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

Zulkifli Hasan berharap Kemendag bisa menjembatani pemain lokal untuk menyerbu berbagai negara dengan produk unggulannya.


Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

21 hari lalu

Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

Jaksa Agung mengatakan penandatanganan nota ini tidak berhubungan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani kejaksaan.


FBI Temukan 11 Ribu Lebih Dokumen Negara di Rumah Donald Trump

34 hari lalu

FBI Temukan 11 Ribu Lebih Dokumen Negara di Rumah Donald Trump

FBI menemukan lebih dari 11 ribu dokumen negara dan foto-foto pada 8 Agustus 2022 selama penggeledahan di rumah Donald Trump


Mengenal Rumah Restorative Justice

37 hari lalu

Mengenal Rumah Restorative Justice

Rumah Restorative Justice dilengkapi hotline 0813 9000 2207.


Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

41 hari lalu

Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

Baharuddin Lopa Jaksa Agung RI sejak 6 Juni 2001 hingga wafatnya pada 3 Juli 2001. Lelaki asal Mandar ini pendekar hukum, berantas KKN di masanya.


Kapolri Sebut Jaksa Agung Siapkan 30 Orang dalam Kasus Ferdy Sambo

44 hari lalu

Kapolri Sebut Jaksa Agung Siapkan 30 Orang dalam Kasus Ferdy Sambo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Kejaksaan segera meneliti berkas perkara pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo cs.


Kerugian Negara di Kasus Surya Darmadi Rp 78 Triliun, Jaksa Agung Ungkap Perinciannya

44 hari lalu

Kerugian Negara di Kasus Surya Darmadi Rp 78 Triliun, Jaksa Agung Ungkap Perinciannya

Menurut Jaksa Agung, modus operandi yang dilakukan SUrya Darmadi adalah penyerobotan hutan lindung seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu