Jadi Anggota DPR PDIP, Johan Budi Mundur dari Staf Khusus Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pimpinan (capim) KPK Johan Budi menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    Calon pimpinan (capim) KPK Johan Budi menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan mundur dari jabatannya. Hal ini lantaran dia telah berstatus menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih periode 2019-2024.

    "Dengan ditetapkanya saya sebagai anggota DPR periode 2019-2024 maka berakhir pula tugas saya sebagai Staf Khusus Presiden," kata Johan lewat pesan singkat, Jumat, 13 September 2019.

    Ia pun mengajak semua pihak untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga lima tahun ke depan. "Mari kita dukung penuh kepemimpinan bapak Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas ke depan," kata dia.

    Johan mengatakan akan mengurus proses pengunduran diri dan bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Senin, 16 September 2019.

    "Masih ke istana. Balikin barang-barang inventaris, PIN, ID Card sama menghadap ke Seskab," ujarnya.

    Johan meminta maaf pula kepada awak media jika selama bertugas menjadi juru bicara Presiden Jokowi banyak melakukan kesalahan. "Mohon maaf jika selama saya bertugas sebagai staf khusus presiden ada salah kata dan tindakan. Sekaligus ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama ini," ucapnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Johan Budi sebagai caleg DPR RI terpilih periode 2019-2024. Bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur VII, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berhasil meraup suara sah 76.395.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.