Lima Catatan LHKPN Pimpinan KPK 2019-2023

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di halaman gedung KPK, Jakarta, Kamis 12 September 2019. Pengibaran bendera setengah tiang tersebut dilakukan sebagai Hari Berkabung Nasional selama tiga hari ke depan untuk menghormati almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di halaman gedung KPK, Jakarta, Kamis 12 September 2019. Pengibaran bendera setengah tiang tersebut dilakukan sebagai Hari Berkabung Nasional selama tiga hari ke depan untuk menghormati almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih lima nama sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. 

    Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Firli ditetapkan sebagai Ketua KPK setelah mendapat 56 suara.

    Disusul, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara.

    Berdasarkan http://acch.kpk.go.id/, berikut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kelima pimpinan KPK: 

    1. Firli Bahuri

    Tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 18.226.424.386. Kekayaan yang dilaporkannya pada Maret 2019 itu meliputi harta bergerak dan tidak bergerak.

    Total harta bergerak Ketua KPK periode 2019-2023 itu sebanyak Rp 632.500.000 dan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunannya bernilai Rp 10.443.500.000. Dia juga tercatat memiliki harta lain berupa kas dan setara kas seharga Rp 7.150.424.386.

    2. Alexander Marwata


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.