Dukung KPK, Aktivis di Yogya Jalan Mundur Kritik Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, DI Yogyakarta, Kamis 12 September 2019. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana Revisi Undang-Undang (UU) KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

    Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, DI Yogyakarta, Kamis 12 September 2019. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana Revisi Undang-Undang (UU) KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Yogayakarta - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, melakukan aksi jalan mundur sebagai bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang di ujung tanduk.

    "Aksi jalan mundur ini bentuk keprihatinan kami melihat kondisi lembaga antikorupsi yang terus dilemahkan," kata Baharuddin, Jumat, 13 September 2019. Ia jalan mundur dari simpang empat Tugu Yogyakarta ke utara halte bus Trans Jogja sambil menutup matanya dengan kain warna hitam dan membawa bendera setengah tiang.

    Ia pun mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberi lampu hijau kepada DPR untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

    "Padahal Jokowi pernah berjanji memperkuat lembaga antikorupsi ini tapi malah setuju revisi," kata Baharuddin.

    Lelaki ini juga menyayangkan langkah panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meloloskan nama-nama calon yang ditengarai bermasalah.

    Puncak keprihatinan Bahar tak lain setelah terpilihnya Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai ketua lembaga antikorupsi itu melalui pemungutan suara di Komisi III.

    Bahar merasa heran calon pimpinan lembaga antikorupsi yang dinilai bermasalah malah memperoleh suara terbanyak dengan 56 suara.

    Terkait dengan mundurnya salah satu pimpinan KPK, Saut Situmorang, Bahar menganggap sikap itu sebagai sebuah puncak kekecewaan. "Kita tunggu saja apakah langkah Saut akan diikuti oleh pegawai lainnya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.