Pimpinan KPK Ingin Bertemu, Jokowi: Gampang

Editor

Purwanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) saat akan menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Jokowi juga menyetujui keberadaan dewan pengawas bagi KPK yang selama ini tidak ada, untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi mengatakan sangat mudah bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ingin bertemu dengan dia terkait polemik perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK).

Seperti biasa, caranya, kata dia, cukup dengan berkomunikasi lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kan gampang, tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan Revisi UU KPK banyak, mudah, gampang, lewat saja Mensesneg kalau sudah menyelesaikan, kan, diatur waktunya ya," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Revisi UU KPK yang kini mulai dibahas di DPR menuai kontroversi. Pimpinan KPK menolak lantaran beberapa poin revisi dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Revisi ini tiba-tiba mencuat di penghujung masa jabatan DPR periode 2014-2019. Dalam rapat paripurna pada 5 September, Dewan sepakat menjadikan revisi ini usul inisiatifnya.

Namun sejak saat itu hingga keluar Surat Presiden pada 11 September belum ada pertemuan antara Jokowi dan para pimpinan KPK. Terakhir, Presiden menjelaskan sikapnya terhadap sejumlah poin dalam inisiatif DPR untuk merevisi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan akan menemui pemerintah dan DPR terkait revisi ini. Ia berdalih pimpinan KPK tidak tahu pasal mana saja yang bakal direvisi. 

Laode menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang terkesan sembunyi-sembunyi saat membahas revisi UU KPK.

"KPK juga menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu dalam membahas revisi UU KPK ini. Tidak ada sedikit transparansi dari DPR dan Pemerintah," ujarnya, kemarin.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

36 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

53 menit lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

8 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

10 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

15 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

15 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.