Soal Penuntutan, Jokowi Tak Mau KPK Koordinasi dengan Kejaksaan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan untuk mencari solusi terbaik pembangunan Papua kedepan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan untuk mencari solusi terbaik pembangunan Papua kedepan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak jika Komisi Pemberantasan Korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan. Ia berdalih penuntutan yang dilakukan KPK selama ini sudah bagus.

    "Saya juga tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem penuntan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi," katanya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

    Wacana mewajibkan KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan termuat dalam Pasal 12 draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Pemerintah dan DPR resmi memulai pembahasan revisi UU KPK malam tadi setelah dewan menerima Surat Presiden (Surpres) dari Jokowi. Dalam suratnya, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk membahas bersama DPR.

    Menurut Jokowi, dalam revisi ini KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. "Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.