Soal Penuntutan, Jokowi Tak Mau KPK Koordinasi dengan Kejaksaan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan untuk mencari solusi terbaik pembangunan Papua kedepan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak jika Komisi Pemberantasan Korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan. Ia berdalih penuntutan yang dilakukan KPK selama ini sudah bagus.

"Saya juga tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem penuntan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi," katanya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Wacana mewajibkan KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan termuat dalam Pasal 12 draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah dan DPR resmi memulai pembahasan revisi UU KPK malam tadi setelah dewan menerima Surat Presiden (Surpres) dari Jokowi. Dalam suratnya, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk membahas bersama DPR.

Menurut Jokowi, dalam revisi ini KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. "Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

37 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

47 menit lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

55 menit lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

1 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

1 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

2 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

2 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.