DPR Resmi Bentuk Panja Revisi UU KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Warga membubuhkan tanda tangan di atas spanduk sebagai bentuk dukungan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 11 September 2019. Aksi dukungan terhadap revisi Undang-undang KPK tersebut dinilai sebagai langkah perbaikan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk lebih mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membentuk panitia kerja atau panja yang akan membahas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK.

Keputusan ini disepakati dalam rapat kerja perdana DPR dan pemerintah pada Kamis malam, 12 September 2019.

“Ini hal yang harus disepakati di pembahasan tingkat satu ini,” kata pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Baleg, dari Fraksi Partai Hanura, Sudiro Asno, dalam rapat kerja yang diadakan di Ruangan Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, revisi UU KPK ini merupakan usulan dari DPR. Pada 6 September 2019, Ketua DPR Bambang Soesatyo telah menyampaikan langsung surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk pembahasan lebih lanjut.

Jokowi kemudian mengirimkan surat presiden pada 11 September 2019. Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas revisi UU KPK.

Namun dalam rapat ini, Yasonna hanya ditemani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Keduanya merupakan politikus dari Partai PDI Perjuangan.

Sementara, Syafruddin diwakili oleh anak buahnya, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Setiawan Wangsaatmaja.

Lebih lanjut, Baleg setelah ini akan menentukan waktu pembahasan selanjutnya bersama pemerintah. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya yang akan mengatur rapat hingga jadwal pengambilan keputusan bersama pemerintah. “Waktu kita sangat mepet,” kata dia.

Sementara itu, Tjahjo meminta panja terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk menentukan jadwal-jadwal pembahasan. Sebab, ia ke depan bakal menghadapi banyak tugas yang mengharuskannya keluar Jakarta. “Saya harap semoga cepat ketemu waktunya,” kata Tjahjo.

Sementara Yasonna menyerahkan sepenuhnya jadwal pembahasan kepada Panja revisi UU KPK. “Kami sami’ na waato’na (kami dengar dan kami taati)” kata dia.

Meski demikian, Baleg sebenarnya membentuk tiga panja sekaligus karena rapat tidak hanya membahas Revisi UU KPK. Pemerintah dan DPR juga bersepakat membahas Revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Serta UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

4 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

2 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

2 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

15 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

16 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

18 jam lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.