Alasan Komisi III Kompak Pilih Firli Bahuri Jadi Ketua KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Capim KPK Irjen Firli Bahuri saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, 9 September 2019. Dalam uji makalah, nantinya 10 capim KPK ini akan disaring menjadi 5 capim terpilih. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 56 anggota Komisi Hukum DPR sepakat memilih Inspektur Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. DPR sepakat menunjuk Firli sebagai ketua meski ada penolakan dari masyarakat.

“Ya biasalah pemilihan, ada pro kontra, kami kan enggak bisa menyenangkan hati semua orang,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik saat ditemui seusai mengikuti proses pemilihan di Ruang Rapat Komisi Hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Sebelumnya, 56 anggota ini bersepakat untuk memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK secara voting, bukan musyawarah. Sehingga, muncullah lima nama yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Firli. Dalam pemilihan ini, semua anggota Komisi III DPR memberi suara untuk Firli, sehingga Ia mengantongi 56 suara.

Namun saat memilih Ketua KPK, proses voting ditiadakan, dan beralih menjadi musyawarah antar fraksi di Komisi Hukum. Tak sampai 10 menit, seluruh anggota sepakat untuk menunjuk Firli sebagai Ketua KPK. Sementara empat lainnya sebagai Wakil Ketua KPK.

Menurut Erma, fraksi bersepakat memilih Firli karena mengantongi suara tertinggi dibandingkan calon lain. Ia sadar, cara ini tidak diatur dalam undang-undang. “Tapi kesepakatannya, siapa pun peraih suara terbanyak, dialah yang akan kami tunjuk jadi pimpinan KPK, yang paling penting kesepakatannya dulu,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery mengatakan proses pemilihan lima pimpinan dan ketua KPK membantah ada kesengajaan atau operasi tertentu dalam pemilihan ini. "Buktinya hari ini voting, kalau ada operasi, kenapa nggak aklamasi saja. Saya kira itu bentuk profesionalisme yang kami tunjukkan ke masyarakat," kata dia.

Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, menganggap kontroversi yang terjadi di masyarakat sebagai dinamika yang biasa. Ia meminta pro kontra ini selesai per hari ini seiring dengan terpilihnya lima pimpinan baru KPK. “Kita lihat lembaran baru,” kata dia.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

14 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

17 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

1 hari lalu

Soal Pencoptan Hakim Aswanto, Presiden Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi tak mau menegaskan apakah dia akan mengesahkan atau tidak pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah.


DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

1 hari lalu

DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto

Komisi III tetap mencopot Hakim MK Aswanto meskipun secara prosedur dianggap inkonstitusional.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.