Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU KPK, UII Siapkan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi

image-gnews
Ratusan mahasiswa melakukan aksi solidaritas selamatkan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan menolak nama Calon Pimpinan yang bermasalah. TEMPO/Imam Sukamto
Ratusan mahasiswa melakukan aksi solidaritas selamatkan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan menolak nama Calon Pimpinan yang bermasalah. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta-Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sedang menyiapkan mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo yang meneken Surat Presiden tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK. “Sikap UII menolak revisi UU KPK. Kami siapkan mosi tidak percaya kepada siapa pun yang dukung pelemahan KPK, termasuk Presiden,” kata Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil ketika dihubungi, Kamis, 12 September 2019.

UII, kata dia, secara tegas menolak revisi UU KPK yang melemahkan tugas, fungsi, kewenangan, dan independensi lembaga antirasuah tersebut. Mosi tidak percaya juga Fakultas Hukum UII siapkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih bila revisi UU KPK disahkan. Tidak hanya mosi tidak percaya, Fakultas Hukum UII juga akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai jalan konstitusional.

Abdul menyebut ada sejumlah pasal krusial dalam UU KPK yang melemahkan KPK. KPK tidak bisa lagi mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Padahal, penyelidikan dan penyidik independen sangat diperlukan untuk menjaga independensi KPK.

Pasal lainnya adalah pembentukan Dewan Pengawas juga melemahakan KPK. Penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas memperlambat penanganan tindak pidana korupsi. “Masak kalau ada operasi tangkap tangan harus izin dahulu,” kata dia.

Menurut dia korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus terus dilawan. Fakultas Hukum UII terus menyuarakan aspirasi melawan pelemahan KPK. UII memiliki Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi sebagai bentuk lembaga yang mengkaji isu-isu korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ratusan mahasiswa dan dosen sejumlah kampus di Yogyakarta turun ke jalan untuk menolak Revisi UU KPK. Mereka berjalan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro.  

Setidaknya terdapat 25 dosen Fakultas Hukum UII yang ikut aksi bersama mahasiswa. UII juga mengirimkan dosen dari fakultas lainnya, di antaranya dari Kedokteran dan Ekonomi. “Kami terus suarakan aspirasi. Bila aspirasi tidak didengar, maka kami gunakan langkah konstitusional,” kata Abdul.

SHINTA MAHARANI  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

4 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

6 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

6 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

7 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

7 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

7 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

8 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi