Revisi UU KPK, UII Siapkan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi

Ratusan mahasiswa melakukan aksi solidaritas selamatkan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. Aksi damai ini menolak usulan DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan menolak nama Calon Pimpinan yang bermasalah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Yogyakarta-Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sedang menyiapkan mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo yang meneken Surat Presiden tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK. “Sikap UII menolak revisi UU KPK. Kami siapkan mosi tidak percaya kepada siapa pun yang dukung pelemahan KPK, termasuk Presiden,” kata Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil ketika dihubungi, Kamis, 12 September 2019.

UII, kata dia, secara tegas menolak revisi UU KPK yang melemahkan tugas, fungsi, kewenangan, dan independensi lembaga antirasuah tersebut. Mosi tidak percaya juga Fakultas Hukum UII siapkan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih bila revisi UU KPK disahkan. Tidak hanya mosi tidak percaya, Fakultas Hukum UII juga akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai jalan konstitusional.

Abdul menyebut ada sejumlah pasal krusial dalam UU KPK yang melemahkan KPK. KPK tidak bisa lagi mengangkat penyelidik dan penyidik independen. Padahal, penyelidikan dan penyidik independen sangat diperlukan untuk menjaga independensi KPK.

Pasal lainnya adalah pembentukan Dewan Pengawas juga melemahakan KPK. Penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas memperlambat penanganan tindak pidana korupsi. “Masak kalau ada operasi tangkap tangan harus izin dahulu,” kata dia.

Menurut dia korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus terus dilawan. Fakultas Hukum UII terus menyuarakan aspirasi melawan pelemahan KPK. UII memiliki Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi sebagai bentuk lembaga yang mengkaji isu-isu korupsi.

Ratusan mahasiswa dan dosen sejumlah kampus di Yogyakarta turun ke jalan untuk menolak Revisi UU KPK. Mereka berjalan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro.  

Setidaknya terdapat 25 dosen Fakultas Hukum UII yang ikut aksi bersama mahasiswa. UII juga mengirimkan dosen dari fakultas lainnya, di antaranya dari Kedokteran dan Ekonomi. “Kami terus suarakan aspirasi. Bila aspirasi tidak didengar, maka kami gunakan langkah konstitusional,” kata Abdul.

SHINTA MAHARANI  






Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

48 menit lalu

Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

Indonesia tak kena sanksi FIFA soal Tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima surat dari badan sepak bola dunia itu.


Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

2 jam lalu

Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi untuk sepak bola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

2 jam lalu

Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA soal kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 di Kanjuruhan.


Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

9 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

11 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

17 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

17 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.