Ini Tiga Sikap Jokowi Soal Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap revisi tiga undang-undang (UU), yaitu UU KPK, UU MD3, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di DPR, Senayan, Jakarta, 12 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta-Rapat kerja pertama antara pemerintah dan DPR membahas Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups atau revisi UU KPK rampung dalam waktu tak lebih dari satu jam pada Kamis malam, 12 September 2019.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah. Dia membacakan pendapat dan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai revisi tersebut. "Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI," kata Yasonna di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Senayan, Jakarta.

Adapun tiga sikap Jokowi yang disampaikan oleh Yasonna, yakni sebagai berikut:

1. Soal pengangkatan Dewan Pengawas KPK.
Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan presiden. Hal ini untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dan pengangkatannya. Walau demikian, kata Yasonna, pemerintah tetap ingin menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya.

Sehingga, tercipta proses check and balance, transparan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas. Maka, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya.

2. Soal keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK.
Dalam menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, kata Yasonna, perlu membuka ruang dan mengakomodasi penyelidik dan penyidik KPK berstatus sebagai pegawal aparatur sipil negara (ASN). Dalam revisi ini, kata dia, pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup selama 2 tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah ASN.

Upaya mengakomodasi ini dilakukan dengan tetap memperhatikan standar kompetensi mereka. Namun, tetap dengan mengikuti dan lulus pendidikan bagi penyelidik dan penyidik sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Soal penyebutan KPK sebagai lembaga negara.
Menurut Yasonna, saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenal pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan ini menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. Sebab, KPK melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain itu, KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agency atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh, serta wewenangnya bersifat independen. "Dari kekuasaan manapun," kata Yasonna.

FAJAR PEBRIANTO






Mengenal Gustika Fardani Jusuf, Cucu Bung Hatta yang Menggugat Jokowi soal Pj Kepala Daerah

2 jam lalu

Mengenal Gustika Fardani Jusuf, Cucu Bung Hatta yang Menggugat Jokowi soal Pj Kepala Daerah

Sosok cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Jusuf, jadi sorotan publik karena menggugat Presiden Joko Widodo terkait pengangkatan Pj kepala daerah.


Tasyakuran Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Dimeriahkan Seniman dan Grup Musik Lokal Lintas Genre

3 jam lalu

Tasyakuran Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Dimeriahkan Seniman dan Grup Musik Lokal Lintas Genre

Para seniman akan tersebar di sembilan titik di sepanjang rute yang dilalui kirab rombongan pengantin Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pemerintah Bangun 200 Rumah Tahan Gempa di Cianjur untuk Tahap Pertama

3 jam lalu

Pemerintah Bangun 200 Rumah Tahan Gempa di Cianjur untuk Tahap Pertama

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa.


Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan penanganan inflasi di daerah.


Kaesang Pangarep Gelar Siraman di Kediaman Jokowi Jumat Ini, Gibran Belum Pastikan akan Ambil Cuti

3 jam lalu

Kaesang Pangarep Gelar Siraman di Kediaman Jokowi Jumat Ini, Gibran Belum Pastikan akan Ambil Cuti

Prosesi siraman Kaesang Pangarep digelar di kediaman Jokowi di Solo, hanya akan dihadiri keluarga inti dan tidak ada pihak luar yang diundang.


Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

4 jam lalu

Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Untuk Korban Gempa Cianjur Dimulai Hari Ini

Presiden Jokowi mengunjungi area relokasi korban Gempa Cianjur.


Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

4 jam lalu

Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

Jokowi mengklaim upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Tanah Air sudah detail dan cukup berhasil.


Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Polda DIY Terjunkan 400-500 Personel

5 jam lalu

Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono, Polda DIY Terjunkan 400-500 Personel

Seluruh rangkaian acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan melibatkan 400-500 personel polisi demi keamanan dan kelancaran lalu lintas.


Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

7 jam lalu

Pengamat Sebut 2 Faktor Penentu Kemenangan Ganjar, Prabowo, hingga Anies

Agung Baskoro, menyebut Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan perlu berebut restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi


Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

7 jam lalu

Jokowi: Bantuan Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Disalurkan Kamis

Pemerintah juga melakukan relokasi rumah warga dengan total 56 ribu unit. Jokowi mengakui ini bukanlah jumlah yang sedikit.