Ini Tiga Sikap Jokowi Soal Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap revisi tiga undang-undang (UU), yaitu UU KPK, UU MD3, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di DPR, Senayan, Jakarta, 12 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta-Rapat kerja pertama antara pemerintah dan DPR membahas Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups atau revisi UU KPK rampung dalam waktu tak lebih dari satu jam pada Kamis malam, 12 September 2019.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah. Dia membacakan pendapat dan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai revisi tersebut. "Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI," kata Yasonna di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Senayan, Jakarta.

Adapun tiga sikap Jokowi yang disampaikan oleh Yasonna, yakni sebagai berikut:

1. Soal pengangkatan Dewan Pengawas KPK.
Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan presiden. Hal ini untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dan pengangkatannya. Walau demikian, kata Yasonna, pemerintah tetap ingin menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya.

Sehingga, tercipta proses check and balance, transparan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas. Maka, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya.

2. Soal keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK.
Dalam menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, kata Yasonna, perlu membuka ruang dan mengakomodasi penyelidik dan penyidik KPK berstatus sebagai pegawal aparatur sipil negara (ASN). Dalam revisi ini, kata dia, pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup selama 2 tahun untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah ASN.

Upaya mengakomodasi ini dilakukan dengan tetap memperhatikan standar kompetensi mereka. Namun, tetap dengan mengikuti dan lulus pendidikan bagi penyelidik dan penyidik sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Soal penyebutan KPK sebagai lembaga negara.
Menurut Yasonna, saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenal pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan ini menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. Sebab, KPK melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain itu, KPK merupakan lembaga negara sebagai state auxiliary agency atau lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh, serta wewenangnya bersifat independen. "Dari kekuasaan manapun," kata Yasonna.

FAJAR PEBRIANTO






Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

2 menit lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

35 menit lalu

Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

Ali menyebut Anies Baswedan mampu melanjutkan dan menuntaskan program-program Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

1 jam lalu

Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

Jokowi mengklaim jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2021


Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

2 jam lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

2 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

2 jam lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

3 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

3 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

4 jam lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

4 jam lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.