Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Nasdem Cecar Johanis Tanak: Jangan Inkonsisten

Editor

Purwanto

image-gnews
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mencecar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023, jaksa Johanis Tanak. Johanis dicecar lantaran ceritanya yang dianggap tak konsisten ihwal intervensi Jaksa Agung M. Prasetyo dalam sebuah penanganan kasus.

"Jadi yang saya minta konsistensi, jangan ngomong di sana lain di sini lain. Ini yang buat kami kadang-kadang memilih capim KPK jangan yang model begini Pak, konsisten itu penting," kata Zulfan dalam fit and proper test capim KPK dengan Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

Dalam uji publik bersama Panitia Seleksi Capim KPK beberapa saat lalu, Johanis mengatakan dirinya sempat dipanggil Jaksa Agung M. Prasetyo saat sedang menelisik perkara korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju. Bandjela merupakan politikus Partai Nasdem, yang juga merupakan partai asal Prasetyo.

Menurut beberapa pemberitaan, Johanis disebut mendapat intervensi dari Jaksa Agung. Namun dalam fit and proper test ini dia membantah pernah mengatakan bahwa dirinya diintervensi oleh Prasetyo.

"Saya tidak mengatakan diintervensi. Kalau itu yang mengatakan media, itu versi media. Saya demi Tuhan tidak mengatakan itu," kata Johanis.

Namun menurut Zulfan, pernyataan Johanis juga tak sinkron satu dan lainnya. Di satu sisi, Johanis mengatakan bahwa akan mengikuti apa kata atasannya terkait penyelesaian kasus. Johanis beralasan Jaksa Agung merupakan pemimpin tertinggi berdasarkan UU Kejaksaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun di sisi lain, saat ditanya soal rekam jejaknya yang dianggap buruk oleh KPK, Johanis mengatakan hal itu karena mandeknya suatu kasus. Dia mengklaim ada satu kasus yang diusutnya tak rampung karena dia dipindah dari posisi Kepala Kejaksaan Tinggi.

"Bapak tadi menyatakan kalau jaksa tinggi tetap saya teruskan (kasus) itu. Tapi di sini Bapak bilang, ya kalau Bapak Jaksa Agung meminta saya hentikan kasus ini, saya hentikan," kata Zulfan.

Zulfan mengatakan awalnya tak ingin berbicara dalam forum ini karena kawatir dianggap ada konflik kepentingan. Namun dia merasa harus angkat suara karena Johanis tak konsisten.

"Saya sebetulnya tadi enggak mau ngomong, saya takut ada conflict of interest. Tapi terakhir-terakhir saya mengamati, terjadi inkonsistensi," kata Zulfan.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

21 hari lalu

Yudi Purnomo Harahap, Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri yang juga mantan Ketua Wadah Pegawai KPK dan eks Penyidik KPK memberikan pembekalan pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa di Program Studi Akuntansi Sektor Publik (ASP) Politeknik Bombana (Polina), pada Sabtu, tanggal 24 Februari 2024. Foto Istimewa
Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti sistem lembaga antirasuah itu karena adanya proses penyidikan dugaan korupsi bekas Pegawai KPK.


KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

21 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama tiga wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kiri), Alexander Marwata dan Nurul Gufron (kanan), memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023, KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp.525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penanganan dugaan kasus korupsi mantan pegawai KPK bernama Novel Aslen Rumahorbo masih penyidikan.


4 Faktor Penyebab Indeks Integritas Nasional 2023 Turun, Eks Penyidik KPK: Korupsi Makin Merajalela

29 Januari 2024

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango (tengah) bersama Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw (dua kanan) dan dua wakil ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), Johanis Tanak (kanan),  secara resmi menandai peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi,  Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. Penilaian Survei Penilaian Integritas 2023 ini menunjukkan risiko Korupsi Indonesia mengalami tren penurunan mencapai di angka 70,97, hasil penilaian dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 93 Kementerian/Lembaga dan 38 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
4 Faktor Penyebab Indeks Integritas Nasional 2023 Turun, Eks Penyidik KPK: Korupsi Makin Merajalela

Eks penyidik KPK mengatakan koruptor seharusnya diberi hukuman berat seperti perampasan aset untuk memiskinkan koruptor.


Istana Bilang Pengganti Firli Bahuri di KPK Segera Diserahkan ke DPR

16 Januari 2024

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Istana Bilang Pengganti Firli Bahuri di KPK Segera Diserahkan ke DPR

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi masih memproses pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.


Dewas KPK Terima 67 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Sepanjang 2023

16 Januari 2024

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan paparan terkait laporan kinerja 2023 Dewan Pengawas KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dewas juga menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik terhadap pegawai KPK sebanyak 67 laporan. TEMPO/Imam Sukamto'
Dewas KPK Terima 67 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Sepanjang 2023

Dewas KPK menerima 67 laporan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik sepanjang 2023.


Soal Penetapan Tersangka Muhammad Suryo, Pimpinan KPK Beda Sikap

28 November 2023

Pengusaha, Muhammad Suryo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Dalam surat dakwaan terdakwa Direktur PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Muhammad Suryo menerima uang suap sekitar Rp.9,5 miliar yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, dalam tindak pidana korupsi dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Soal Penetapan Tersangka Muhammad Suryo, Pimpinan KPK Beda Sikap

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan belum ada penetapan tersangka terhadap Muhammad Suryo. Sementara Johanis Tanak menyampaikan sudah.


Firli Bahuri Hadir saat Ekspose Penetapan Tersangka Muhammad Suryo, Johanis Tanak: Hanya Mengikuti, Tidak Memutus

25 November 2023

Wakil Ketua KPK Johanis Talak menyampaikan perihal penetapan penahanan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Timur sebanyak 5 tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 25 November 2023. Dari hasil OTT di Kalimantan Timur, KPK menetapkan sebanyak 5 orang tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur 2023. KPK mengamankan uang tunai sekitar 525 juta rupiah sebagai sisa dari nilai 1,4 miliar yang diberikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. TEMPO/Magang/Joseph.
Firli Bahuri Hadir saat Ekspose Penetapan Tersangka Muhammad Suryo, Johanis Tanak: Hanya Mengikuti, Tidak Memutus

Johanis Tanak mengatakan Firli Bahuri hanya mengikuti ekspose penetapan tersangka Muhammad Suryo atas perkara rasuah DJKA, tanpa memutuskan status gelar perkara.


Johanis Tanak Nyatakan Siap Penuhi Panggilan Polda Jadi Saksi di Kasus Firli Bahuri

25 November 2023

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat memberikan konferensi pers akhir tahun Kinerja dan Capaian KPK 2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. Pada 2022, KPK telah melakukan 113 penyelidikan dan 120 penyidikan terhadap kasus korupsi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Johanis Tanak Nyatakan Siap Penuhi Panggilan Polda Jadi Saksi di Kasus Firli Bahuri

Johanis Tanak menyatakan bahwa dirinya siap untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus Firli Bahuri


Firli Bahuri Tak Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Hari Ini, Pilih Hadiri Acara di Aceh

7 November 2023

Syahrul Yasin Limpo dan Firli Bahuri . ANTARA, TEMPO
Firli Bahuri Tak Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Hari Ini, Pilih Hadiri Acara di Aceh

Ketua KPK Firli Bahuri memilih menghadiri acara KPK di Aceh sehingga tak bisa hadir dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya.


KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub Jalur Lampegan, Cianjur

6 November 2023

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak menghadirkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, yang ditahan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. Dalam pemeriksaan hari ini, hanya Kasdi Subagyono yang memenuhi panggilan, sedangkan Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, belum menjalani penahanan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub Jalur Lampegan, Cianjur

KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus suap proyek DJKA Kemenhub Jalur Lampengan, Cianjur.