Kata Eks Direktur Walhi Setelah Disindir ICW Hilang di Istana

Warga yang mengenakan busana khas daerah melakukan aksi damai mendukung DPR untuk merevisi Undang-undang KPK di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Dukungan diberikan karena mereka menilai revisi UU KPK dapat lebih mengoptimalkan porsi pencegahan tindakan korupsi dengan lebih adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan tak terlalu ambil pusing dengan sindiran Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada aktivis antikorupsi hilang di istana.

"Sindiran teman-teman itu bisa dimaknai perhatian terhadap para aktivis yang ada di lingkaran untuk memberikan amplifikasi suara masyarakat sipil terhadap RUU KPK," kata Abetnego yang merupakan mantan Direktur Walhi ini kepada Tempo, Kamis, 12 September 2019.

Abetnego mengatakan tidak semua terlibat mengurus isu RUU KPK. "Seperti saya, ada beberapa yang harus saya tangani seperti reforma agraria, perhutanan sosial, konflik agraria, sekarang karhutla sedang genting dan tindak lanjut bencana alam," ujarnya.

Artinya, kata Abetnego, banyak isu yang perlu diperhatikan dan keberadaan aktivis di Istana bukan lah tanpa tugas-tugas tertentu.

Lewat akun Instagram resminya, ICW mengunggah tulisan beserta foto beberapa aktivis antikorupsi yang sekarang menjadi anak buah Presiden Jokowi. ICW menganggap para mantan aktivis ini tak bisa mengawal penolakan revisi UU KPK.

"Mohon bantuan teman-teman @kontras_update untuk menemukan para senior yang terhormat ini, karena mereka telah pergi tanpa pesan di tengah kegentingan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia," tulis akun @sahabatICW.

Selain Abetnego, aktivis lainnya yang disindir antara lain Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ifdhal Kasim, Komisaris Utama BUMN PT Adhi Karya Fadjroel Rachman, anggota Dewan Komisaris Pertamina Alexander Lay, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Komisaris Utama Bank BRI Andrinof Chaniago, dan anggota DPR terpilih dari PDIP Johan Budi.






Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

5 jam lalu

Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

2 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

2 hari lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

3 hari lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

8 hari lalu

Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

Warga Pulau Pari menggugat PT Holcim ke Pengadilan Swiss karena diduga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengancam pulau tersebut


Mas Dhito: Tidak Ada Maaf untuk Pelaku Korupsi

12 hari lalu

Mas Dhito: Tidak Ada Maaf untuk Pelaku Korupsi

Pemkab Kediri menerapkan transaksi non tunai di lingkup pemerintahan untuk meminimalkan praktik korupsi.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

19 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.


ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

22 hari lalu

ICW Duga KPK Berupaya Menghindar Mengusut Korupsi Eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta

KPK dinilai tak perlu menunggu laporan masyarakat utnuk mengusut korupsi eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Edwin Hatorangan Hariandja.


KPK Aktifkan Kembali Program Bus Antikorupsi, Bakal Berkeliling ke 9 Kota

22 hari lalu

KPK Aktifkan Kembali Program Bus Antikorupsi, Bakal Berkeliling ke 9 Kota

Firli mengatakan Bus Antikorupsi diharapkan bisa menjadi simbol kehadiran KPK di tengah masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.