YLBHI Sebut Pelemahan KPK Sama Seperti Gaya Orde Baru

Pengunjuk rasa memotret spanduk hitam yang dipasang di gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) saat menggelar aksi #SaveKPK di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 10 September 2019. Aksi yang diikuti mahasiswa, dosen dan masyarakat Surabaya tersebut menolak revisi UU KPK karena dianggap akan melemahkan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 16 Lembaga Bantuan Hukum lintas daerah menilai pelemahan KPK sama saja serangan terhadap demokrasi. YLBHI dan LBH mengingatkan masyarakat tentang kondisi Indonesia saat berada di bawah kekuasaan otoriter Orde Baru selama 32 tahun.

"Serangan kepada KPK dan gerakan antikorupsi sama dengan serangan kepada demokrasi," kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 September 2019.

Menurut Asfinawati, pemerintah otoriter Orba berjalan beriringan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. KKN kala itu, kata dia, terjadi akibat pemerintah yang terpusat dan tertutup.

Menurut Asfin, KKN kemudian menyebabkan memuncaknya penyimpangan berupa penafsiran tunggal oleh penguasa dalam segala aspek. Ketetapan MPR 1998, kata dia, menyebutkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Dengan kata lain korupsi dekat dengan pemerintahan otoritarian baik sebagai tujuan pemerintahan otoriter tersebut atau sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan otoriter itu, serta berujung pada penderitaan rakyat," ujar Asfin.

Menurut YLBHI dan LBH sejumlah kota, pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi sedang terjadi di era Presiden Joko Widodo saat ini. Pelemahan dilakukan secara sistematis melalui revisi Undang-Undang KPK, maupun dengan memasukkan calon pimpinan KPK bermasalah.

Penggembosan terhadap pemberantasan korupsi tak cuma terjadi secara kelembagaan. Serangan itu, kata dia, kini juga menyasar kepada pegiat antikorupsi. Serangan terhadap pegiat antikorupsi terjadi melalui teror telepon gelap, peretasan ponsel, hingga intimidasi secara fisik.

Sejumlah dosen yang menyatakan sikap menolak revisi UU KPK, melaporkan ponselnya diretas hingga mendapatkan teror telepon gelap puluhan kali dalam sehari. "Kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi," kata dia.

Dari kegentingan kondisi ini, Asfin mengajak seluruh masyarakat menagih janji Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. Ia juga menagih mandat yang sudah diberikan kepada DPR untuk bertindak sesuai hukum dan UU dengan memberantas korupsi. "Bukan bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor," kata dia.






Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

25 menit lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

1 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

1 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

2 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

2 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

3 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

8 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

8 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

9 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati