Capim KPK Lili Pintauli Dicecar Soal Revisi UU KPK, Ini Jawabnya

Reporter

Capim KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin setelah menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Capim KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan tidak setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang menjadi salah satu poin revisi Undang-Undang KPK versi DPR RI.

Lili menyampaikannya pada saat pimpinan Komisi Hukum Erma Suryani Ranik mendesak dia menjawab apakah setuju revisi UU KPK dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR pada Rabu lalu, 11 September 2019.

"Kami ingin mendapatkan pernyataan tegas (anda) selaku Capim KPK, apakah Ibu setuju revisi UU KPK atau tidak?" ujar Erma.

Lili Pintauli, yang juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK), mengatakan dia belum baca detail draf revisi tersebut. "Sebagai pimpinan KPK, tentu (jika terpilih saya) akan menjalankan undang-undang," ujarnya.

Erna mencecar lagi poin-poin mana yang disetujui dan tidak setujui. Lili kemudian mengatakan bahwa dirinya setuju dengan revisi UU KPK sepanjang untuk menguatkan KPK.

Politikus Partai Demokrat itu terus mencecar poin-poin mana yang Lili setujui dan yang tidak. "Jangan plintat plintut. Hari ini bilang setuju, nanti beda lagi."

Capim KPK Lili Pintauli Siregar menyebut salah satu poin yang dia setujui, yakni kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3. "Ini juga tidak menutup kalau ada bukti baru, kasus itu bisa dibuka kembali," ujar Lili.

Dia menilai kewenangan SP3 dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para tersangka. Namun, Lili tidak setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dia tak setuju pengawasan di bidang teknis hukum.

"Karena lembaga ini unik, beda dengan lain," ujar Capim KPK Lili Pintauli Siregar.

DEWI NURITA






KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

1 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

56 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.