Capim KPK Lili Pintauli Dicecar Soal Revisi UU KPK, Ini Jawabnya

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capim KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin setelah menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

    Capim KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin setelah menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Capim KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan tidak setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang menjadi salah satu poin revisi Undang-Undang KPK versi DPR RI.

    Lili menyampaikannya pada saat pimpinan Komisi Hukum Erma Suryani Ranik mendesak dia menjawab apakah setuju revisi UU KPK dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR pada Rabu lalu, 11 September 2019.

    "Kami ingin mendapatkan pernyataan tegas (anda) selaku Capim KPK, apakah Ibu setuju revisi UU KPK atau tidak?" ujar Erma.

    Lili Pintauli, yang juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK), mengatakan dia belum baca detail draf revisi tersebut. "Sebagai pimpinan KPK, tentu (jika terpilih saya) akan menjalankan undang-undang," ujarnya.

    Erna mencecar lagi poin-poin mana yang disetujui dan tidak setujui. Lili kemudian mengatakan bahwa dirinya setuju dengan revisi UU KPK sepanjang untuk menguatkan KPK.

    Politikus Partai Demokrat itu terus mencecar poin-poin mana yang Lili setujui dan yang tidak. "Jangan plintat plintut. Hari ini bilang setuju, nanti beda lagi."

    Capim KPK Lili Pintauli Siregar menyebut salah satu poin yang dia setujui, yakni kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3. "Ini juga tidak menutup kalau ada bukti baru, kasus itu bisa dibuka kembali," ujar Lili.

    Dia menilai kewenangan SP3 dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para tersangka. Namun, Lili tidak setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dia tak setuju pengawasan di bidang teknis hukum.

    "Karena lembaga ini unik, beda dengan lain," ujar Capim KPK Lili Pintauli Siregar.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.