KPK Dinilai Zalimi Firli Bahuri, Masinton Pasaribu: Sekonyol Itu

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Irjen Firli Bahuri, Kapolda Sumsel yang saat ini masuk 10 besar calon pimpinan KPK. TEMPO/Parliza Hendrawan

    Irjen Firli Bahuri, Kapolda Sumsel yang saat ini masuk 10 besar calon pimpinan KPK. TEMPO/Parliza Hendrawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan akan memobilisasi dukungan untuk Capim KPK Inspektur Jenderal Firli Bahuri.

    Dia akan berupaya jenderal polisi itu menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

    Masinton menilai Firli dizalimi oleh awak KPK tepat sehari sebelum fit and proper test Capim KPK di Komisi Hukum DPR.

    "Kalau saya akan usulkan kepada teman-teman di Komisi III untuk tetap memilih Pak Firli," katanya pada Rabu, 11 September 2019. "Langkah yang dilakukan KPK itu berpolitik, sudah zalim."

    Sebelumnya, KPK menggelar konferensi pers menyatakan bahwa Firli Bahuri pernah melanggar etik ketika menjabat Deputi Penindakan di KPK.

    KPK menyebut Firli Bahuri pernah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang terseret perkara rasuah, salah satunya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang kala itu diduga terlibat suap divestasi Newmont.

    Menurut Masinton, pimpinan KPK mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya ketika menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Kala itu jenderal polisi tersebut juga dalam seleksi menjadi Kepala Kepolisian RI.

    Masinton menilai KPK seperti tak belajar dari pengalaman. "Tapi, baguslah ternyata seberani dan sekonyol itu pimpinan KPK. Enggak belajar dari pengalaman."

    Mantan aktifis mahasiswa di era Reformasi 1998 ini lantas mempertanyakan KPK yang baru mempersoalkan dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri. Padahal, protes-protes sudah bergulir sejak awal Firli mendaftar ke Panitia Seleksi Capim KPK.

    "Kau tulis dong, KPK sama dengan Komisi Penghambat Karir," ucapnya.

    Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani juga mengkritik KPK yang menyerang Firli Bahuri di tengah uji kelayakan dan kepatutan kemarin, Rabu, 11 September 2019.

    Menurut dia, seharusnya kasus itu diungkap ketika Firli masih menjabat Deputi Penindakan di KPK. "Kenapa kok baru diumumkan sekarang, kok tidak pada saat itu?"

    Arsul mengatakan itu upaya KPK menjegal langkah Firli Bahuri melaju sebagai pimpinan lembaga itu.

    "Di DPR, kalau ada orang dizalimi biasanya akan dapat simpati. Seperti Pansel KPK yang diserang (kemudian) disimpatiin oleh DPR," ucap Arsul.

    Sumber Tempo di DPR menyebutkan seluruh anggota Komisi Hukum telah sepakat menentukan sejumlah nama. Mereka adalah Firli sebagai Ketua KPK, inkumben komisioner Alexander Marwata, jaksa Johanis Tanak, pegawai Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan dosen Nurul Ghufron.

    "Partai-partai sudah sepakat dengan paket itu," kata dia.

    Politikus lainnya mengatakan Firli Bahuri calon terkuat. Capim KPK yang kuat berikutnya adalah Alexander Marwata.

    Baik Masinton Pasaribu maupu dan Arsul Sani membantah telah ada paket calon yang akan dipilih. Masinton mengatakan Komisi Hukum belum menentukan siapa yang akan dipilih lantaran fit and proper test Capim KPK masih berlangsung.

    "Enggak ada paket-paketan itu. Saya masih belum sepakat dengan Pak Mulfachri," kata Arsul sambil terkekeh melihat Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.