KPK Dinilai Zalimi Firli Bahuri, Masinton Pasaribu: Sekonyol Itu

Irjen Firli Bahuri, Kapolda Sumsel yang saat ini masuk 10 besar calon pimpinan KPK. TEMPO/Parliza Hendrawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, Masinton Pasaribu, menyatakan akan memobilisasi dukungan untuk Capim KPK Inspektur Jenderal Firli Bahuri.

Dia akan berupaya jenderal polisi itu menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Masinton menilai Firli dizalimi oleh awak KPK tepat sehari sebelum fit and proper test Capim KPK di Komisi Hukum DPR.

"Kalau saya akan usulkan kepada teman-teman di Komisi III untuk tetap memilih Pak Firli," katanya pada Rabu, 11 September 2019. "Langkah yang dilakukan KPK itu berpolitik, sudah zalim."

Sebelumnya, KPK menggelar konferensi pers menyatakan bahwa Firli Bahuri pernah melanggar etik ketika menjabat Deputi Penindakan di KPK.

KPK menyebut Firli Bahuri pernah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang terseret perkara rasuah, salah satunya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang kala itu diduga terlibat suap divestasi Newmont.

Menurut Masinton, pimpinan KPK mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya ketika menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Kala itu jenderal polisi tersebut juga dalam seleksi menjadi Kepala Kepolisian RI.

Masinton menilai KPK seperti tak belajar dari pengalaman. "Tapi, baguslah ternyata seberani dan sekonyol itu pimpinan KPK. Enggak belajar dari pengalaman."

Mantan aktifis mahasiswa di era Reformasi 1998 ini lantas mempertanyakan KPK yang baru mempersoalkan dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri. Padahal, protes-protes sudah bergulir sejak awal Firli mendaftar ke Panitia Seleksi Capim KPK.

"Kau tulis dong, KPK sama dengan Komisi Penghambat Karir," ucapnya.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani juga mengkritik KPK yang menyerang Firli Bahuri di tengah uji kelayakan dan kepatutan kemarin, Rabu, 11 September 2019.

Menurut dia, seharusnya kasus itu diungkap ketika Firli masih menjabat Deputi Penindakan di KPK. "Kenapa kok baru diumumkan sekarang, kok tidak pada saat itu?"

Arsul mengatakan itu upaya KPK menjegal langkah Firli Bahuri melaju sebagai pimpinan lembaga itu.

"Di DPR, kalau ada orang dizalimi biasanya akan dapat simpati. Seperti Pansel KPK yang diserang (kemudian) disimpatiin oleh DPR," ucap Arsul.

Sumber Tempo di DPR menyebutkan seluruh anggota Komisi Hukum telah sepakat menentukan sejumlah nama. Mereka adalah Firli sebagai Ketua KPK, inkumben komisioner Alexander Marwata, jaksa Johanis Tanak, pegawai Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan dosen Nurul Ghufron.

"Partai-partai sudah sepakat dengan paket itu," kata dia.

Politikus lainnya mengatakan Firli Bahuri calon terkuat. Capim KPK yang kuat berikutnya adalah Alexander Marwata.

Baik Masinton Pasaribu maupu dan Arsul Sani membantah telah ada paket calon yang akan dipilih. Masinton mengatakan Komisi Hukum belum menentukan siapa yang akan dipilih lantaran fit and proper test Capim KPK masih berlangsung.

"Enggak ada paket-paketan itu. Saya masih belum sepakat dengan Pak Mulfachri," kata Arsul sambil terkekeh melihat Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT | ROSSENO AJI






Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

1 menit lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

52 menit lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

6 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

6 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

6 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

11 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

15 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

18 jam lalu

Lukas Enembe Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan Langsung ke Penyidik!

Ali menyayangkan pihak Lukas Enembe justru menggelar konferensi pers ketimbang menghadiri pemeriksaan di KPK.


KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Gandeng IDI untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Pendapat dari IDI juga akan menjadi pertimbangan KPK untuk mengizinkan Lukas Enembe berobat ke luar negeri.