Empat Capim KPK Setuju Revisi UU KPK, Satu Kandidat Tak Bersikap

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Pimpinan (Capim) KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan capim KPK bersama Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. Komisi III DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK selama dua hari dari 11 September hingga 12 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Pimpinan (Capim) KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan capim KPK bersama Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. Komisi III DPR RI menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK selama dua hari dari 11 September hingga 12 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Empat calon pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (capim KPK) yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Rabu, 11 September 2019, setuju dengan sejumlah poin krusial dalam revisi UU KPK. Mereka adalah hakim Nawawi Pomolango; mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lili Pintauli Siregar; pegawai Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron.

    Satu kandidat lainnya yang mengikuti uji kelayakan di hari yang sama, yakni auditor Badan Pemeriksa Keuangan, I Nyoman Wara memilih tidak bersikap.

    Berikut rincian pendapat lima Capim KPK, berikut dengan poin revisi yang disetujui;

    1. Nawawi Pomolango

    Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ini menyatakan setuju dengan sebagian poin revisi UU KPK. "Saya tidak setuju keseluruhan. Sebagian it's okay, tetapi ada sebagian mesti ditinjau," ujar Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

    Beberapa poin yang disetujui Nawawi yakni kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3. Dia menyebut hal itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak ada kasus yang tergantung bertahun-tahun.

    Nawawi juga sepakat dengan poin revisi UU KPK lainnya, yakni pembentukan Dewan Pengawas KPK dan pengaturan penyadapan serta setuju jika pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara alias bukan lagi entitas independen yang terpisah dari eksekutif.

    2. Lili Pintauli Siregar

    Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) ini setuju revisi UU KPK, sepanjang untuk penguatan KPK. "Saya sampaikan, bahwa saya setuju kalau itu untuk penguatan KPK."

    Lili menyebut poin-poin yang dia setujui, yakni; kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan atau SP3.

    Namun, Lili tidak setuju pembentukan Dewan Pengawas KPK. "Saya tidak setuju kalau berhubungan dengan teknis, karena lembaga ini unik, beda dengan lain," ujar Lili.

    3. Sigit Danang Joyo

    Pegawai Kementerian Keuangan imi setuju revisi Undang-undang atau UU KPK. "Pada prinsipnya saya setuju apabila memang ada yang perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang KPK yang tentu arahnya adalah penguatan pemberantasan korupsi," kata Sigit.

    Namun, ia memberikan beberapa catatan, seperti dalam kewenangan KPK mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) diperlukan, namun harus diperketat. "Posisi saya membuka ruang SP3, tapi harus ketat. Ini mencegah abuse of power," ujar Sigit.

    Sigit juga setuju dengan pembentukan dewan pengawas KPK. Lembaga dengan kewenangan luar biasa harus diawasi lembaga pengawas, layaknya polisi yang memiliki Kompolnas, jaksa dengan Komisi Kejaksaan, hakim dengan Komisi Yudisial, dalam pajak dengan Komwasjak. Untuk menjamin agar KPK tetap independen, Sigit mengusulkan agar Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden. "Karena punya kewenangan superbody, konsekuenasi logisnya adalah pengawasannya harus kuat."

    4. Nurul Ghufron

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini juga setuju dengan revisi UU KPK untuk penguatan lembaga antirasuah itu. Poin yang disetujui antara lain kewenangan KPK menerbitkan SP3.

    Selama ini kewenangan SP3 tidak ada dalam KPK karena kekhawatiran ada jual beli SP3 seperti di lembaga lain. Kendati demikian, Nurul menilai cara tersebut keliru. Sistemnya yang harus diubah, bukan diberangus. "Tidak berarti kalau punya mobil tapi rusak, tidak kita bakar. Kalau SP3 dulu dijualbelikan, menimbulkan jual beli, ya kita perbaiki," ujar Nurul.

    5. I Nyoman Wara

    Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menolak menyatakan sikapnya setuju atau tidak dengan revisi UU KPK. Menurut Nyoman, dia sudah pasti akan tunduk kepada undang-undang, jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Sehingga, ujar dia, posisi Capim KPK saat ini tidak dalam menyetujui atau tidak menyetujui revisi undang-undang yang masih dibahas itu.

    "Kami tidak dalam harus setuju atau tidak setuju terhadap revisi UU KPK. Soal revisi biar jadi kewenangan DPR bersama pemerintah.” Namun, kata capim KPK ini, siapa pun yang menjadi pimpinan KPK berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai undang-undang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.