Tolak Revisi UU KPK, Puluhan Mahasiswa Menginap di Gedung KPK

Reporter

Puluhan mahasiswa lintas universitas menggelar aksi menginap di pelataran Gedung Merah Putih, Jakarta, menolak revisi Undang-Undang KPK, Rabu, 11 September 2019. M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan mahasiswa lintas universitas menggelar aksi menolak revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Aksi digelar di depan Gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta, pada Rabu malam, 11 September 2019.

"Kami menolak revisi UU KPK," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Margana Mahendra, ditemui saat aksi, Rabu malam, 11 September 2019.

Selain dari UI, Manik mengatakan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Islam Jakarta, dan Universitas Indraprasta mengikuti aksi tersebut. Menurut pantauan, sekitar 50 mahasiswa itu melakukan orasi sambil menyalakan lilin yang disusun membentuk huruf SOS.

Simbol itu menandakan KPK kini dalam bahaya gara-gara revisi UU KPK dan proses seleksi calon pimpinan KPK yang menyisakan sejumlah calon bermasalah. Selain itu, pelemahan pemberantasan korupsi dan kebebasan berekspresi, menurut dia, juga nampak dari Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Manik mengatakan dia dan sekitar 20 mahasiswa lainnya bakal menginap di pelataran Gedung Merah-Putih mulai malam ini hingga proses pembahasan RUU KPK dan proses seleksi capim selesai. Mahasiswa yang menginap, kata dia, bakal bergantian. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR menunjuk capim KPK berintegritas, mereka juga menuntut Presiden dan DPR mencabut rencana revisi UU KPK.

Manik mengatakan mereka juga menolak Revisi KUHP dan mengimbau seluruh masyarakat Indonesia mengawal pemberantasan korupsi dan membantu mengawal KPK. "Kami hadir untuk bisa bermalam dan menandakan tanda bahaya untuk Indonesia karena revisi UU KPK," kata Manik.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

19 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

15 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

17 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

18 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.