Pemprov Sumatera Utara Kehilangan Duit Rp 1,67 Miliar di Parkiran

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Sumatera Utara tengah menyelidiki penyebab hilangnya uang senilai Rp 1,67 miliar milik Pemerintah Sumut pada Senin, 9 September 2019.

    Polisi menerima laporan kehilangan uang tersebut dari dua pegawai honorer Badan Keuangan dan Aset Daerah.

    Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Andrianto berjanji secepatnya mengungkap uang milik Pemprov Sumut yang hilang dalam mobil di halaman parkir kantor Gubernur Sumatera Utara, di Jalan Diponegoro, Medan.

    Agus mengatakan, dia sudah menerima laporan kehilangan dari Pemprov Sumut. Namun penyelidik masih mempelajari kasus kehilangan tersebut berikut mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian.

    Agus mengaku heran Pemprov Sumut menarik uang dalam jumlah besar dari Bank Sumut dan menugaskan aparatur sipil negara tanpa bantuan polisi. "Polisi akan melakukan penyelidikan dan akan melihat bagaimana kronologi sesungguhnya kasus itu. Saya heran kenapa Pemprov Sumut masih pakai uang tunai. Harusnya kalau berkaitan dengan pembayaran proyek kan bisa transfer ke rekening pelaksana proyek. Kalau gaji kan langsung ke rekening penerima gaji. Kita mau cek dulu sistem pengelolaan keuangan dan fakta di lapangan,” kata Agus, Rabu 11 September 2019.

    Agus mengungkapkan, polisi sudah memulai penyelidikan dan sudah memeriksa beberapa pegawai Kantor Gubernur Sumut untuk dimintai keterangan. "Laporan kehilangan dari pihak Pemprov Sumut sudah kami terima," ujar Agus.

    Namun Agus mengaku masih bertanya-tanya karena pegawai yang ditugaskan mengambil uang malah meninggalkan uang dalam jumlah besar di dalam mobil. "Itu yang membuat saya bertanya dan heran ya," kata Agus.

    Pemprov Sumut menjelaskan peristiwa kehilangan uang. Dalam pernyataan resmi yang diterima Tempo sebagai berikut:

    1. Uang tunai yang hilang sebesar Rp 1.672.985.500.

    2. Uang hilang di pelataran parkir Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan, Senin 9 September 2019 setelah Pembantu PPTK Muhammad Aldi Budianto bersama tenaga honorer Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indrawan Ginting diperintahkan Kepala BPKAD menarik uang di Bank Sumut Cabang Utama, Jalan Imam Bonjol, Medan.

    3. Sekitar pukul 14.47 WIB dilakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 1.672.985.500

    4. Pukul 15.40 WIB, Aldi dan Indrawan sampai di Kantor Gubernur Sumut namun belum mendapat lokasi parkir mobil karena halaman parkir mobil penuh. Setelah sempat berputar satu kali mengelilingi Kantor Gubernur Sumut sembari menunggu tempat parkir kosong, keduanya yang mengendarai Toyota Avanza BK-1875-ZC parkir di pelataran parkir Kantor Gubernur.

    5. Keduanya langsung masuk ke Gedung Kantor Gubernur Sumut untuk salat. Namun, saat Indrawan Ginting kembali ke mobil untuk mengambil uang tersebut, sudah tidak ada lagi di mobil.

    6. Aldi langsung menghubungi Satuan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes. Lalu personil Propam menyarankan untuk membuat laporan secara resmi. Keduanya diperiksa dan di ambil keterangan oleh pihak kepolisian. Sekitar pukul 18. 45 WIB keduanya menghubungi atasannya dan bertemu sekitar pukul 24.00 WIB di lokasi parkiran Kantor Gubernur Sumut bersama penyidik kepolisian.

    Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut Raja Indra Saleh mengatakan, uang tersebut untuk honor kegiatan tim anggaran pemerintahan daerah lintas dinas atau organisasi perangkat daerah. "Uang tersebut diambil tunai karena akan didistribusikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah yang terkait kegiatan tim anggaran pemerintah daerah," kata Indra Saleh.

    Pengacara senior di Medan, Hamdani Harahap mencurigai uang yang hilang tersebut bakal digunakan untuk memuluskan pembahasan Perubahan APBD Sumut 2019 dan pembahasan RAPBD 2020 yang disahkan secara bersamaan pada Senin, 9 September 2019.

    "Kalau disebut uang yang hilang itu untuk honor tim anggaran pemerintahan daerah atau tim badan anggaran eksekutif, polisi akan mudah mengungkap itu," ujar Hamdani.

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak bisa dikonfirmasi Tempo. Nomor telepon selular Edy tidak aktif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.