Polri Klaim Penyebaran Hoaks di Papua dan Papua Barat Menurun

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menetapkan FBK sebagai aktor intelektual kerusuhan Papua.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menetapkan FBK sebagai aktor intelektual kerusuhan Papua.

    TEMPO.CO, Jakarta-Mabes Polri mengklaim penyebaran berita bohong atau hoaks menurun setelah akses Internet kembali dibuka di sejumlah daerah Papua Barat dan Papua Barat. Kendati demikian, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan bahwa hoaks tetap ada. "Namanya hoaks tetap ada, cuma kapasitasnya menurun," kata dia di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019.

    Namun, Dedi tak membeberkan lebih detail perihal data spesifik penurunan penyebaran hoaks tersebut. Senada dengan kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengeluarkan data yang menunjukan bahwa penyebaran hoaks menurun.

    Menurut data tersebut, puncak hoaks terjadi pada 30 Agustus 2019, yakni mencapai 72.500. Lalu terus menurun hingga 6.060 berita hoaks pada 6 September 2019.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Seto pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian bernada SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial.

    "Agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," ucap Ferdinandus melalui keterangan tertulis.

    Ferdinandus berujar dari 29 kabupaten atau kota di wilayah Papua, 27 di antaranya sudah dibuka kembali blokir atas layanan data internet. Sedangkan dua wilayah, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mimika belum pulih. Adapun di Papua Barat, sudah 13 kabupaten atau kota yang internetnya telah kembali nyala. Hanya Kota Manokwari dan Kota Sorong yang layanan internetnya masih diblokir.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.