Selasa, 24 September 2019

Revisi UU KPK, Yusril Ihza: Orang Mati Jangan Tetap Tersangka

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai poin usulan pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi UU KPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka kasus korupsi.

    "Ini diperlukan adanya kepastian hukum bagi yang bersangkutan, supaya jangan sampai orang itu sampai mati, dimakamkan, dikuburkan bahkan dalam status sebagai tersangka," kata Yusril di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

    Sebagai salah satu tim penyusun pembentukan KPK dari pihak Pemerintah pada 2002, Yusril mengatakan perbaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu perlu dilakukan.

    Menurut mantan menteri sekretaris negara itu, tidak ada undang-undang yang sempurna sehingga perbaikan terhadap suatu produk hukum merupakan hal mutlak dilakukan.

    "Setelah berlaku 16 tahun lamanya sampai sekarang, saya kira sudah layak kalau dilakukan evaluasi, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan karena tidak ada undang-undang yang sempurna," katanya.

    Kewenangan untuk menerbitkan SP3 menjadi salah satu usulan DPR terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
    Usulan kewenangan tersebut muncul supaya tersangka kasus korupsi tidak terlunta-lunta menunggu proses hukum dan agar KPK memiliki tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi.

    Revisi UU KPK muncul dari usulan DPR untuk segera dibahas dan disahkan di akhir periode 2014-2019 yang berakhir pada Oktober.

    Beberapa poin revisi tersebut menyangkut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai, pembentukan dewan pengawas, kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas, serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.