Revisi UU KPK, Yusril Ihza: Orang Mati Jangan Tetap Tersangka

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai poin usulan pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam revisi UU KPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka kasus korupsi.

"Ini diperlukan adanya kepastian hukum bagi yang bersangkutan, supaya jangan sampai orang itu sampai mati, dimakamkan, dikuburkan bahkan dalam status sebagai tersangka," kata Yusril di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Sebagai salah satu tim penyusun pembentukan KPK dari pihak Pemerintah pada 2002, Yusril mengatakan perbaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu perlu dilakukan.

Menurut mantan menteri sekretaris negara itu, tidak ada undang-undang yang sempurna sehingga perbaikan terhadap suatu produk hukum merupakan hal mutlak dilakukan.

"Setelah berlaku 16 tahun lamanya sampai sekarang, saya kira sudah layak kalau dilakukan evaluasi, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan karena tidak ada undang-undang yang sempurna," katanya.

Kewenangan untuk menerbitkan SP3 menjadi salah satu usulan DPR terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Usulan kewenangan tersebut muncul supaya tersangka kasus korupsi tidak terlunta-lunta menunggu proses hukum dan agar KPK memiliki tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi.

Revisi UU KPK muncul dari usulan DPR untuk segera dibahas dan disahkan di akhir periode 2014-2019 yang berakhir pada Oktober.

Beberapa poin revisi tersebut menyangkut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai, pembentukan dewan pengawas, kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas, serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3.






Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

28 Februari 2022

Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

Usulan Pemilu 2024 diundur ini disuarakan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Dianggap asal bunyi tanpa dasar konstitusi.


Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik Politik

25 Februari 2022

Yusril Ihza Ingatkan Penundaan Pemilu 2024 Bisa Picu Meluasnya Konflik Politik

Yusril mengungkapkan konsekuensi yang muncul bila Pemilu 2024 ditunda. Dari sisi ketatanegaraan maupun politik.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Suharso Monoarfa dan Yusril Ihza Mahendra Bertemu Bahas Pemilu 2024

21 Januari 2022

Suharso Monoarfa dan Yusril Ihza Mahendra Bertemu Bahas Pemilu 2024

Suharso Monoarfa dan Yusril Ihza disebut berupaya membentuk poros partai Islam moderat.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Yusril Nilai Pertimbangan Hukum MA soal AD/ART Demokrat Terlalu Sumir

10 November 2021

Yusril Nilai Pertimbangan Hukum MA soal AD/ART Demokrat Terlalu Sumir

Yusril Ihza Mahendra menghormati putusan Mahkamah Agung soal uji formil dan materil AD/ART Partai Demokrat.


Sejumlah Tokoh Sampaikan Ucapan Belasungkawa Atas Wafatnya Sudi Silalahi

26 Oktober 2021

Sejumlah Tokoh Sampaikan Ucapan Belasungkawa Atas Wafatnya Sudi Silalahi

Sejumlah tokoh turut menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sudi Silalahi.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.