Akademikus dan Pegiat Antikorupsi Kota Malang Tolak Revisi UU KPK

Poster bertuliskan "KPK Harus Mati" (koruptor) terlihat di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai aksi untuk memprotes revisi UU KPK, di Jakarta, Senin, 9 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Malang - Puluhan akademikus lintasdisiplin ilmu  dan pegiat antikorupsi di Kota Malang, Jawa Timur menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Mereka menyatakan revisi UU KPK merupakan bentuk pelemahan KPK. “Beberapa kali terjadi pelemahan KPK sejak 10 tahun lalu,” kata koordinator akademikus Malang, Sulardi, Rabu 11 September 2019.

Pelemahan, kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, dimulai sejak kasus cicak vs buaya 10 tahun lalu hingga terjadi hak angket DPR untuk pimpinan KPK. Pelemahan KPK memasuki babak baru saat seluruh fraksi di DPR menyetujui usul perubahan UU KPK.

Revisi UU KPK dianggap sebagai langkah mundur dengan usulan membentuk Dewan Pengawas, batasan kewenangan penyadapan, dan status kepegawaian pegawai KPK. Poin yang diubah menjadi polemik dan dianggap sebagai sebuah operasi senyap terhadap pelemahan KPK.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan hal yang penting bagi KPK sebagai langkah perbaikan dan pemaksimalan peran KPK sebagai ujung tombak pemberantasan Korupsi. Sehingga pencermatan terhadap proses legislasi terkait Perubahan Undang-Undang KPK merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Perubahan UU KPK, kata dia, berulang kali dilakukan namun ditolak kelompok masyarakat sipil. Menurut Sulardi yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Jawa Timur ini menilai perubahan UU KPK tidak mendesak untuk disahkan. Sehingga ia mengajak seluruh elemen untuk melakukan langkah perlawanan terhadap setiap agenda atau tindakan yang mengganggu indepensi KPK dan menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Termasuk perubahan UU KPK yang akan dilakukan DPR.

“Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam RUU KPK tidak diperlukan,” ujar Sulardi. Jika akan menguatkan KPK, harus melalui penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia KPK mulai level komisioner, penyidik, penyelidik hingga pegawai KPK.

Pengajar Universitas Negeri Malang Nurudin Hadi menegaskan jika sebagian besar akademikus di Malang menolak revisi UU KPK. Lantaran banyak pasal yang diubah justru melemahkan institusi KPK. "Melemahkan KPK sama dengan membunuh gerakan antikorupsi." 

Para akademikus menuntut semua pihak menguatkan KPK sebagai lembaga independen dan menolak agenda pelemahan KPK. Mereka menyesalkan keputusan DPR yang menyetujui revisi UU KPK sebagai insiatif DPR. “Menuntut Presiden menolak dan tidak memberikan persetujuan terhadap perubahan Undang-Undang KPK.”






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

6 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

7 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

7 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

9 jam lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

11 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

12 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

12 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

13 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

14 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

16 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.