Tokoh Papua Minta Sembilan Hal ke Jokowi, Ini kata YLBHI

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan ini guna mempersatukan Papua secara damai dan tenang dengan menjaga keamanan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan ini guna mempersatukan Papua secara damai dan tenang dengan menjaga keamanan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai permintaan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat kepada Presiden Joko Widodo penting diperhatikan. "Beberapa memang penting seperti keamanan asrama dan mahasiswa Papua," kata Asfinawati kepada Tempo hari ini, 11 September 2019. Juga soal tanah karena selama ini hak ulayat mereka tidak dihormati.

    Menurut Asfina, Presiden Jokowi mesti menyoroti satu hal yang menjadi kunci penyelesaian konflik Papua yaitu pelanggaran HAM. "Harus ada penegakan terhadap pelanggaran HAM. Utamanya pembunuhan, penyiksaan dan kriminalisasi atas hak berpendapat."

    Untuk itu dia menegaskan meski permintaan telah diajukan para tokoh Papua, Presiden Jokowi mesti berupaya keras menuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Dia pun mengingatkan Jokowi agar tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. "Pembangunan ekonomi atau fisik sudah terbukti di mana-mana enggak cukup. Harus ada keadilan kalau mau ada perdamaian."

    Sembilan permintaan itu disampaikan oleh ketua rombongan tokoh Papua, Abisai Rollo, Selasa, 10 September 2019 di Istana Negara. Permintaan itu yaitu:

    1. Pemekaran provinsi untuk lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.
    2. Pembentukan badan nasional urusan tanah Papua.
    3. Penempatan orang Papua sebagai pejabat eselon satu dan dua di kementerian/lembaga.
    4. Pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.
    5. Revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus dalam program legislasi nasional 2020.
    6. Menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara di tanah Papua.
    7. Percepatan penyelesaian palapa ring timur Papua.
    8. Mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua.
    9. Membangun Istana Kepresidenan di Papua, di ibu kota Provinsi Papua, di Kota Jayapura.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.