LKPPD Jabar 2018: 20 Kabupaten/Kota Masuk Zona Hijau

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima Tim Nasional EKPPD Tahun 2019 dan Tim Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/9/19).

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima Tim Nasional EKPPD Tahun 2019 dan Tim Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/9/19).

    INFO JABAR — Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2018, menghasilkan 20 kabupaten/kota masuk zona hijau (sangat tinggi) dan enam kabupaten/kota zona kuning (tinggi).

    “Untuk Jawa Barat dari 27 (kokab) hanya 26 yang dinilai tahun lalu, karena Pangandaran syaratnya tiga tahun penyelenggaraan pemerintahan secara umum, maka baru tahun ini akan dinilai,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat ditemui usai menerima Tim Nasional EKPPD Tahun 2019 dan Tim Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 10 September 2019.

    Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ada sedikit persoalan yang membuat enam kabupaten/kota berstatus tinggi. Pemprov Jabar telah mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain,menyampaikan dokumen LPPD Tahun 2018 secara tepat waktu kepada pemerintah dan menyampaikan ringkasan LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

    Emil mengatakan, hasil evaluasi LPPD akan berbanding lurus dengan komitmen kepemimpinan dari kepala daerahnya. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada bupati dan wali kota agar turun tangan langsung.

    “Kualitas penyelenggaraan daerah ini berbanding lurus dengan kepemimpinan. Jadi, saya titip wali kota atau wakil wali kota, dan bupati atau wakil bupati harus turun. Kalau hanya menunggu laporan dari bawah, percaya sama saya pasti rangkingnya segitu-segitu saja,” kata Emil.

    Emil mencontohkan Kabupaten Indramayu yang mendapat rangking satu untuk LPPD 2018. “Tahun ini ranking satunya datang dari yang dulunya ranking di tengah-tengah melompat ke ranking satu, yaitu Kabupaten Indramayu,” ucapnya.

    “Apa resepnya? Pak Bupatinya turun langsung, Pak Sekdanya juga, kepala dinas yang tidak disiplin ditahan TPP-nya. Sederhana. Karena LPPD ini urusannya cuman satu, kedisiplinan. Jadi, menghargai yang rajin dan memberi sanksi kepada yang malas,” ujarnya. 

    Untuk itu, kata Emil, Pemprov akan memberikan kenaikan bantuan keuangan bagi daerah yang LPPD-nya baik. “Saya sudah instruksikan kalau yang LPPD-nya baik itu nanti bantuan keuangan provinsi juga naik. Kami ingin menghargai mereka-mereka yang kerja keras,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.