Kontrak Politik Capim KPK, Fahri Hamzah Sebut Komisi III Parno

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah menyebut bahwa kontrak politik antara DPR dan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), sebetulnya tidak perlu dibuat.

    Menurut Fahri, kontrak politik itu hanya meminta agar capim KPK berkomitmen dengan undang-undang, termasuk UU KPK jika sudah direvisi ketika mereka dilantik. "Ya kan otomatis mereka harus taat UU KPK, jika sudah direvisi ketika mereka dilantik. Makanya itu, sangking parnonya teman-teman di komisi III itu, sampai pimpinan KPK disuruh taat UU," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 September 2019.

    Membuat kontrak politik meminta Pimpinan KPK taat undang-undang, ujar Fahri, sebetulnya tidak boleh. Sebab, sudah otomatis pimpinan KPK harus taat kepada undang-undang yang berlaku.

    "Cuman karena KPK ini sekarang sudah menjadi lembaga superbodi, orang boleh seenaknya disadap, makanya diminta  taat UU. Harusnya kan udah mesti taat tanpa perlu diminta," ujar Fahri.

    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani sebelumnya mengungkap alasan adanya kontrak politik dengan capim KPK. Kontrak politik ini, kata Asrul, bertujuan untuk memastikan konsistensi para capim KPK setelah mereka terpilih.


    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.