TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh Hak Asasi Manusia Papua Barat, Yan Christian Warinussy mengkritisi 61 tokoh delegasi warga Papua yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara hari ini.
Peraih Penghargaan Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) "John Humphrey Freedom award" tahun 2005 di Kanada itu mendengar kabar bahwa tokoh Papua yang diundang ke Istana itu tidak dipilih sendiri oleh Jokowi. Ia mendengar, konon mereka dipilih melalui seleksi dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Sebab itu, Warinussy mengatakan, pertemuan itu sama sekali tak menjangkau pelaku-pelaku lapangan dari aksi menolak rasisme dan diskriminasi pada 19 Agustus maupun 21 Agustus 2019 lalu.
Justru, kata dia, para pemimpin unjuk rasa tersebut sedang menghadapi tindakan kriminalisasi bahkan ditangkap dan diperiksa saat ini di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak.
Warinussy menyebut beberapa nama yang seharusnya diajak dialog Jokowi.
“Misalnya Buchtar Tabuni dan Agus Kossay, dua tokoh pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB),” ujar Warinussy melalui siaran persnya Selasa, 10 September 2019.
Menurut dia, tokoh-tokoh tersebut pantas untuk duduk bersama Presiden Jokowi dengan hati dan kepala dingin. Tokoh-tokoh yang ia sebutkan tadi, menurut Warinussy bisa berbicara tentang apa yang menjadi kehendak dan aspirasi para pendukungnya.
Presiden Jokowi hari ini menerima perwakilan masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, para tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat ini menyodorkan sederet permintaan kepada Jokowi.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kami pada saat ini dari Papua dan Papua Barat dan menjadi catatan penting dalam pertemuan pada siang ini," kata ketua rombongan, Abisai Rollo, Selasa, 10 September 2019.