IPW Malah Minta DPR Tutup Kuping Atas Kritik Soal Capim KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengabaikan beragam kritik ihwal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK periode 2019-2023. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane meminta Komisi Hukum DPR menutup kuping dan tak usah mendengarkan kelompok yang selama ini mengkritik seleksi capim KPK.

Kelompok pengkritik seleksi capim yang disebut Neta di antaranya KPK sendiri, Indonesia Corruption Watch, dan Lembaga Bantuan Hukum. Neta juga menyebut Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 telah melakukan pekerjaannya dengan baik.

"Kami berharap Komisi tiga jangan meragukan hasil kerja Pansel, jangan dengar omongan orang-orang KPK, ICW, LBH, dan lain-lain. Komisi tiga tutup kuping dan segera pilih lima pimpinan KPK," kata Neta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Hukum di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Tak cuma meminta DPR segera merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan, IPW juga mendukung revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Neta menuding KPK penuh kebobrokan sehingga harus dibenahi.

"Belakangan orang-orang KPK semakin bersikap semau gue dan harus dibenahi. KPK lebih seperti lembaga pemadam kebakaran, padahal misi utama KPK adalah pencegahan," kata dia.

RDPU Komisi Hukum DPR terkait seleksi capim KPK ini hanya dihadiri oleh tiga kelompok masyarakat sipil, yakni IPW, Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas), dan Relawan Indonesia Bersatu.

Ketiga kelompok ini bersuara senada, yakni membela hasil kerja Pansel Capim KPK, mendukung DPR segera memilih pimpinan KPK baru, dan mendukung revisi UU KPK.

Kelompok masyarakat sipil yang selama ini getol menyuarakan antikorupsi dan menolak upaya pelemahan terhadap KPK, seperti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International malah tak hadir.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mengundang kelompok masyarakat sipil untuk hadir di RDPU ini. Namun, hanya yang mengkonfirmasi akan hadir yang dikirimi undangan oleh Sekretariat Komisi Hukum DPR.

"Jadi kami minta yg ingin hadir formal resmi ya kirim surat ke Sekretariat Komisi tiga, 'Kami akan hadir', sehingga kami undang," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan lembaganya tak mendapat undangan resmi dari DPR. Dia juga berujar ICW memilih tak hadir dalam forum tersebut.

"Sikap kami memang sejak awal mengkritisi proses seleksi dan kita tahu bahwa proses ini bermasalah sejak awal. Kehadiran kami di sana hanya akan jadi label saja bahwa fit and proper test sudah dengan melibatkan masyarakat sipil," kata Adnan kepada Tempo, Selasa, 10 September 2019.