Soal Kontrak Politik DPR dan Capim KPK, Laode: Menggelikan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode M. Syarief mengatakan, ketika dirinya mengikuti seleksi calon pimpinan periode terdahulu, tidak ada kontrak politik.

Ide kontrak politik ini muncul dalam seleksi capim KPK periode 2019-2023 dan dipelopori oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Saat kami tidak ada kontrak politik seperti itu," ujar Syarief saat dihubungi, Selasa, 10 September 2019.

Syarief menganggap langkah kontrak politik tersebut menggelikan. "Ya ini menggelikan dan tidak masuk akal," kata dia. Ia menilai, aparat penegak hukum, termasuk mereka yang bekerja di KPK, tidak dapat menandatangani kontrak politik.

Sebab, kata Syarief, aparat penegak hukum bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan kontrak politik.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani sebelumnya mengungkap alasan adanya kontrak politik dengan capim KPK.

Kontrak politik ini, kata Asrul, bertujuan untuk memastikan konsistensi para capim KPK dalam menyikapi suatu isu sebelum dan sesudah terpilih.

Arsul menjelaskan, DPR tak mau pernyataan yang dikeluarkan capim KPK saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berbeda setelah terpilih hanya karena tekanan publik atau takut kehilangan popularitas.

Sebanyak 10 capim KPK dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III pada Rabu, 11 September 2019. Mereka adalah Alexander Marwata, (komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), serta Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

Komisi Hukum nantinya akan memilih lima nama untuk memimpin lembaga antirasuah periode 2019-2023.

ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI