Airlangga Hartarto Bantah Dugaan Golkar Inisiator Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan rumah pemenangan menuju kursi Golkar 1. Markas yang terletak di Jalan Purworejo Nomor 8 itu diresmikan pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah tokoh senior Golkar pendukung Airlangga hadir dalam peresmian rumah pemenangan ini. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyiapkan rumah pemenangan menuju kursi Golkar 1. Markas yang terletak di Jalan Purworejo Nomor 8 itu diresmikan pada hari ini, Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah tokoh senior Golkar pendukung Airlangga hadir dalam peresmian rumah pemenangan ini. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah bahwa partainya menjadi inisiator revisi UU KPK bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Tidak ada, itu inisiatif anggota dewan," ujar Airlangga di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

    Tanpa ditanya, Airlangga pun membantah bahwa ada pertemuan antara dia dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu diduga membahas barter antara revisi UU KPK dan UU MD3. "Saya katakan, tidak ada pertemuan antara Ketua Umum Golkar dan PDIP. Saya tegaskan tidak ada pertemuan ketua umum Golkar dan PDIP," kata Airlangga.

    Majalah Tempo edisi 9-15 September 2019 menyebutkan sebelum revisi UU KPK disepakati fraksi-fraksi, ada pertemuan antara Airlangga dan Megawati. Pertemuan itu difasilitasi politikus Golkar Melchias Markus Mekeng dan politikus PDIP Utut Adianto.

    Sejumlah politikus menyebutkan Golkar dan PDIP yang paling getol mendorong pembahasan revisi UU KPK. Ada alasan mengapa partai kemudian merasa terancam.

    Di PDIP, kasus suap kuota impor bawang putih yang menjerat bekas kadernya, I Nyoman Dhamantra diduga bakal menjadi 'tsunami' untuk partai berlambang banteng ini. Sedangkan di Golkar, kasus korupsi proyek e-KTP masih membuat sejumlah politikus jeri. Setelah Setya Novanto dan Markus Nari diadili, politikus yang lain belum aman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.