TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Adi Baiquni mengadu kepada anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu atas penjagaan ketat yang dilakukan aparat Polres Metro Jakarta Barat di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta. "Aparat Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung Kapolresnya bertindak berlebihan dengan mengerahkan ratusan polisi berjaga di kantor DPP Partai Golkar." Adi menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 September 2019.
Menurut dia, penjagaan selama hampir tiga bulan itu membuat pengurus dan kader Partai Golkar proBambang Soesatyo tidak bisa masuk dan mengadakan kegiatan kepartaian. “Situasi Partai Golkar sangat kondusif dan tak perlu ada yang dikhawatirkan.”
Adi mengatakan tindakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadikan aparat kepolisian layaknya satpam kantor DPP. Padahal, ujar dia, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 menegaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta kepolisian jangan sampai mau dimanfaatkan Airlangga Hartarto untuk menjadi satuan pengamanan (satpam) kantor DPP Partai Golkar. “Segera tarik pasukan dari sana.” Untuk penjagaan keamanan di kantor DPP Partai Golkar sudah ada satpam yang berjaga 24 jam. “Aparat kepolisian tak perlu direpotkan menjadi satpam tambahan."
Pengurus AMPG sengaja menyampaikan pengaduan kepada Komisi III DPR RI, mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia. Menanggapi pengaduan itu. Masinton berjanji akan menindaklanjuti laporan AMPG. Ia berharap kepolisian bisa menjaga netralitas dan tidak masuk dalam ranah kepentingan politik tertentu.
"Sebagai wakil rakyat, walaupun saya dari PDIP pengaduan tentang keberpihakan aparat Kepolisian pada pihak tertentu atau tidak netral akan kami tindak lanjuti,” kata Masinton. Ia berjanji akan meneruskannya ke Kapolri sebagai mitra Komisi III DPR RI.
Ketua PP AMPG ProAirlangga, Irwan Kurniawan menganggap sikap AMPG Pro Bamsoet tak elok. Keberadaan aparat dari Polres Jakbar di kantor DPP Partai Golkar, ujar Irwan, harus dimaknai sebagai bentuk profesionalitas kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga kamtibmas dan ketertiban umum.
"Aneh. Aparat yang menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh malah dicurigai bekerja tidak profesional dan tidak berintegritas," ujar Irwan. Ia juga membantah tudingan polisi dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang haus kekuasaan. Bahkan diancam akan dilapor ke Komisi III DPR RI.
Penjagaan ketat kantor DPP Golkar ini buntut rivalitas Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo menjelang Munas Golkar mendatang. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengakui kubu Bambang Soesatyo sengaja dihalangi masuk ke kantor DPP Golkar. "Kalau orang masuk sih boleh saja, tapi niatnya enggak bagus, ya kami halangi," ujar Agung saat ditemui Tempo di posko pemenangan Airlangga Hartarto di Jalan Purworejo, Jakarta, beberapa waktu lalu. Niat yang tidak bagus itu adalah menggelar munas sendiri.
