Alexander Mawarta Mengaku Tak Kesulitan Garap Makalah Capim KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capim KPK Alexander Marwata saat hadir pada seleksi Capim KPK periode 2019-2023 di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Capim KPK Alexander Marwata saat hadir pada seleksi Capim KPK periode 2019-2023 di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) inkumben, Alexander Marwata terlihat santai dan banyak senyum usai mengikuti tes membuat makalah sebagai persyaratan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 9 September 2019.

    Alex mengaku tak kesulitan membuat makalah dengan tema yang telah ditetapkan DPR. "Kan mengarang bebas saja," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 9 September 2019.

    Alex mendapat makalah dengan topik 'Peran KPK dalam Melaksanakan Monitoring dan Percepatan Upaya Reformasi di Sistem Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah untuk Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel'.

    Pimpinan Komisi Hukum DPR memberi waktu para capim KPK selama 1,5 jam untuk menyelesaikan makalah tersebut.

    Secara garis besar, Alex menyebut, solusi yang akan ia tawarkan terkait strategi pencegahan korupsi ini adalah perbaikan sistem tata kelola pemerintahan maupun layanan publik.

    "Dan itu yang sudah mulai kami lakukan juga saat ini. Lewat perbaikan tata kelola, perbaikan sistem, pembentukan e-PTSP, e-Planning, dan e-Budgeting," ujar pria yang masih menjabat Wakil Ketua KPK ini.

    Dia juga mengaku santai menghadapi fit and proper test Capim KPK yang akan digelar pada 11-12 September 2019. "Saya sudah punya semua jawaban di dalam pikiran saya. Terserah nanti DPR setuju pendapat saya atau tidak. Sebab saya juga tidak punya ambisi harus dipilih kok," ujar Alex.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.