Majelis Rakyat Belum Cabut Seruan Siswa Papua Agar Pulang

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Katua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Papua Timotius Murib. Tempo/Tony Hartawan

    Katua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Papua Timotius Murib. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, JakartaKetua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan belum merevisi surat maklumat nomor 05/MRP/2019 tentang Seruan kepada mahasiswa asal provinsi itu yang sedang sekolah di kota mana pun di dalam negeri untuk kembali ke Bumi Cendrawasih itu.

    "Dalam rapat Panitia Musyawarah anggota MRP meminta Kepala Polri mengeluarkan seruan atau maklumat jaminan keamanan bagi anak-anak pelajar dan mahasiswa seluruh indonesia baru kami akan revisi maklumat MRP nomor 5 tersebut," ujar Timotius kepada Tempo, Selasa, 10 September 2019. Hingga saat ini sikap tersebut pun masih dalam pembahasan majelis dan belum mencapai kata final.

    Pernyataan Timotius itu sekaligus menegaskan bahwa surat Maklumat Majelis Rakyat Papua Nomor 06/MRP/2019 adalah palsu alias hoaks. Surat tentang seruan kepada mahasiswa Papua di semua kota studi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap melanjutkan studi itu belakangan beredar luas di media sosial. "Hoaks, surat maklumat itu palsu dan tidak benar," ujar Timotius.

    Sebelumnya, MRP mengeluarkan surat maklumat nomor 05/MRP/2019 tentang Seruan kepada mahasiswa Papua di semua kota studi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kembali ke Tanah Papua.

    "Dengan ini menyerukan kepada mahasiswa Papua, bila tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan aparatur TNI/Polri di setiap kota studi, maka diserukan, para mahasiswa untuk dapat kembali melanjutkan dan menyelesaikan studinya di Tanah Papua," bunyi maklumat itu.

    Maklumat yang ditandatangani Murib tersebut dikeluarkan terkait berbagai tindakan rasisme, kekerasan, dan persekusi yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, dan Makassar beberapa waktu lalu. Maklumat itu juga disebut dikeluarkan lantaran MRP bertanggung jawab untuk menjaga jati diri dan identitas orang asli Papua juga menjadi landasan dikeluarkannya maklumat tersebut.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.