Masinton Sebut Pimpinan KPK Anarko, Saut Minta Anggaran Ditambah

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan menerima apa pun tudingan Dewan Perwakilan Rakyat kepada pimpinan KPK periode ini. Termasuk, ketika dibilang bahwa pimpinan KPK periode ini anarko alias antisistem oleh anggota komisi hukum DPR, Masinton Pasaribu.

    Namun, Saut mensyaratkan, anggota DPR harus mau menyetujui tambahan anggaran untuk KPK sebesar 0,2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bila Dewan setuju, Saut rela disebut apa pun oleh DPR.

    "Akan saya anggap itu kritikan supaya KPK lebih masif melakukan pencegahan, jadi perlu dukungan 0,2 persen APBN, semoga didukung Komisi III, dan badan anggaran. Maka (saya) terima mau dibilang apa saja," ujar Saut dihubungi, Senin, 9 September 2019.

    Selebihnya, Saut menganggap ucapan Masinton sebagai masukan. Ia mengatakan kritik itu perlu supaya KPK bekerja lebih baik. "Bikin KPK sehat dan tidak karatan," kata dia.

    Sebelumnya, Masinton menyebut pimpinan KPK periode ini anarko. "Anarko itu antisistem," kata Masinton di DPR, Senin, 9 September 2019.

    Menurut dia pimpinan KPK periode ini selalu tak setuju dengan rencana pemerintah dan Dewan. Dua hal yang ditolak KPK, dia mencontohkan, yakni panitia khusus (Pansus) hak angket KPK pada 2017 dan rencana revisi UU KPK atau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    "Ini cara berpikir teman-teman KPK ini sudah anarko, bertindak inkonstitusional menentang keputusan negara. Kami tidak ingin pimpinan KPK seperti ini," kata dia saat bertemu dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Masinton pun berharap pimpinan KPK mendatang tak seperti pimpinan Lembaga Antirasuah sekarang.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.