DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK, Hasil Diumumkan Kamis

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, bergegas masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018. Aziz diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono dalam kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, bergegas masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018. Aziz diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono dalam kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat mulai melakukan tahapan pra-uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calom pimpinan KPK. Pada hari ini, Senin, 9 September 2019, para capim KPK yang berjumlah 10 orang itu hadir ke Senayan dan diminta membuat makalah dengan sejumlah tema yang telah disiapkan DPR.

    Sepuluh kandidat capim itu mengambil sendiri tema makalah dan nomor urut mereka secara acak. Setelah itu, masing-masing membuat makalah dengan waktu yang diberikan selama 1,5 jam. Dimulai pukul 14.30 dan berakhir pukul 16.00.

    "Besok, makalah peserta akan kami dalami untuk menjadi bahan fit and proper test pada tanggal 11-12 September 2019," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan.

    Ada 14 topik makalah yang telah disiapkan DPR. Makalah yang dibuat hari ini akan turut menjadi bahan pertanyaan Komisi III kepada para capim KPK.

    Menurut Aziz hasil fit and proper test akan diumumkan pada Kamis, 12 September 2019. "Akan difinalisasi paling lambat Kamis, bisa lewat musyawarah mufakat atau voting jika tidak dicapai kata mufakat," ujar politikus Golkar tersebut.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.