Disebut Lobi Desmond, Saut Situmorang: Itu Seperti Kampanye

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan memang pernah melobi Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa saat seleksi calon pimpinan atau Capim KPK tahun 2015. "Yang pilih anggota komisi 3, ya lobinya ke anggota komisi itu," kata Saut kepada wartawan, Senin, 9 September 2019.

    Saut mengatakan proses lobi itu ia lakukan di restoran sembari makan siang. Di sana, kata Saut, ia hanya menjelaskan program kerjanya bila terpilih menjadi pimpinan KPK. "Ini program saya, pilihlah saya, agar mereka mau memilih kita, iya enggak?" kata Saut.

    Saut mengatakan pertemuan itu tidak melanggar Undang-Undang KPK. Dia mengibaratkan pertemuan itu sebagai kampanye.

    Sebelumnya, Desmond mengatakan pernah dilobi Saut pada 2015. Dia mengatakan sempat mentraktir Saut dalam pertemuan itu. "Komisioner hari ini, komisioner yang lalu, minta tolong sama saya, saya tolong saja. Kalau kurang yakin, tanya sama Saut. Saya ajak makan, saya bayarin," kata Desmond di gedung DPR, hari ini.

    Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan tidak ada kesepakatan dalam lobi antara dirinya dan Saut. Desmond mengatakan hanya meminta Saut menegakkan hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.