Febri Minta Yasonna Laoly Cermat Pelajari Draf Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly cermat dalam menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk mempelajari draf revisi UU KPK. KPK meminta Menkumham tak mengambil kesimpulan prematur terkait draf itu.

    "Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 9 September 2019.

    Terlebih, kata Febri, selama ini ada klaim sepihak dari politikus, bahwa presiden telah menyetujui RUU KPK. Padahal presiden belum mengirimkan Surat Presiden ke DPR terkait usulan tersebut. "Apalagi, kita tahu RUU yang beredar itu memiliki sejumlah persoalan mendasar," kata dia.

    Sebelumnya, Jokowi memanggil Yasonna ke Istana Negara, hari ini. Menurut Yasonna, Jokowi memintanya mempelajari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK usulan DPR. Yasonna menyatakan bakal mempelajari draf itu lebih dulu.

    Febri mengingatkan agar Yasonna Laoly juga menimbang masukan dari puluhan guru besar, ribuan dosen lintas kampus, dan masyarakat sipil dalam mengkaji dokumen RUU KPK. Penolakan publik, kata dia, atas revisi UU KPK bukan tanpa alasan. Dia mengatakan bila revisi UU disetujui maka KPK akan mati. "Bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.