Ombudsman: Tak Ada Kesalahan Prosedur Penanganan Tahanan KPK

Reporter

Editor

Purwanto

Anggota Ombdusman Adrianus Eliasta Meliala bersama 12 kementerian melakukan FGD terkair Perpres no.21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) di Jakarta, 18 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menilai tidak ada kesalahan prosedur terkait penanganan tahanan khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya situasi yang berbeda diduga menjadi alasan pelapor melaporkan kasus ini.

"Kami sudah memeriksa, dan kami sampai pada kesimpulan kalau hal itu tidak ada yang salah. Hanya ada beda persepsi pada orang yang berada pada dua situasi yang berbeda," ujar Adrianus di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Senin.

Situasi berbeda itu, kata Adrianus, terdapat pada perlakuan KPK sebelumnya kepada terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham, yang tidak mendapatkan pengawalan ketat sehingga terdakwa masih bisa pelesiran ke warung kopi.

Pelapor menyampaikan keberatannya ke Ombudsman terkait adanya pengawalan ketika berobat, di sana tahanan tersebut juga harus menggunakan borgol dan rompi tahanan.

Selain itu, adanya pengawal tahanan yang juga masuk ke ruang dokter mendengarkan perbincangan penyakit tahanan dengan dokter, menurut Pelapor telah melanggar privasinya.

Sebagian lainnya mengadu karena tidak ada pemanas makanan. Kunjungan keluarga juga relatif singkat. Bahkan, beberapa tahanan mengaku tak diperbolehkan merayakan hari besar keagamaan dan kerohanian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman menyelenggarakan pertemuan pada 26 Agustus 2019 untuk meminta keterangan terkait Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengamanan dan Pengawalan tahanan KPK dari Kepolisian, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung.

Keterangan dari berbagai sumber itu menjadi masukan bagi Ombudsman dalam proses penyelesaian laporan masyarakat terkait SOP tersebut. Adrianus mengatakan bahwa KPK sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 1999.

Ia menambahkan kalau aturan pemakaian borgol dan rompi tahanan juga diterapkan untuk tahanan di Kepolisian dan Kejaksaan, namun untuk pemakaian borgol, fleksibilitasnya tergantung pada Pengawal Tahanan.

"Penilaiannya tergantung pengawal, kalau dia takut tersangka melarikan diri, tentu harus diborgol. Bahkan dalam ruangan dokter pun seyogianya pengawal hadir," kata Adrianus.

Adrianus mengatakan kewenangan pemakaian borgol dan rompi tahanan itu diperkuat lagi dengan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2019.

"Apa yang dilakukan KPK sudah terdapat dalam regulasi. Maka kenapa diprotes, karena tahanan tidak tahu," ujar dia.

Adrianus mengatakan memang susah untuk menilai perbedaan perlakuan tersebut, namun karena itu adalah ruang yang diberikan dalam PP kepada Aparat Penegak Hukum, maka hal itu dibenarkan.

Ombudsman pun rencananya dalam seminggu ke depan akan melaporkan penyelesaian kasus ini ke KPK untuk menutup kasus ini.

"Menurut kami, KPK telah bekerja sesuai aturan. Dan kami menutup kasus KPK itu," ujar Adrianus.






Rusia dan Ukraina Melakukan Pertukaran Tahanan

7 hari lalu

Rusia dan Ukraina Melakukan Pertukaran Tahanan

Rusia dan Ukraina melakukan pertukaran tahanan terbesar sejak perang dimulai dan melibatkan hampir 300 orang, termasuk 10 warga negara asing.


Arist Merdeka Sirait Tegur Keras Orang Tua Pelaku Pemerkosaan Anak di Jakarta Utara

10 hari lalu

Arist Merdeka Sirait Tegur Keras Orang Tua Pelaku Pemerkosaan Anak di Jakarta Utara

Arist Merdeka Sirait menegur keras orang tua Anak Berhadapan Hukum terkait kasus pemerkosaan anak di Hutan Kota Rawa Malang, Semper Timur, Cilincing.


Amerika Tak Mau Dikaitkan dengan Kunjungan mantan Duta Besar Bill Richardson

14 hari lalu

Amerika Tak Mau Dikaitkan dengan Kunjungan mantan Duta Besar Bill Richardson

Amerika Serikat membantah keterlibatan pihaknya dalam kunjungan Mantan Duta Besar AS untuk PBB Bill Richardson ke Rusia.


Pencuri Milo Divonis 14 Bulan di Malaysia, Good Samaritan Bayar Jaminan

26 Juli 2022

Pencuri Milo Divonis 14 Bulan di Malaysia, Good Samaritan Bayar Jaminan

Good Samaritan membayar Rp10 juta di pengadilan Marang sebagai uang jaminan bagi terdakwa pencurian 2 kantong Milo di Malaysia


Dikeluarkan dari Tahanan, Nikita Mirzani Wajib Lapor ke Polres Serang Kota

23 Juli 2022

Dikeluarkan dari Tahanan, Nikita Mirzani Wajib Lapor ke Polres Serang Kota

Sempat mendekam di balik jeruji sejak Kamis, Nikita Mirzani akhirnya dilepas dan dikenakan wajib lapor ke Polres Serang Kota.


Tahanan di Lembaga Pembinaan Anak Tewas Diduga Dianiaya Sesama Napi

13 Juli 2022

Tahanan di Lembaga Pembinaan Anak Tewas Diduga Dianiaya Sesama Napi

Tahanan di LPKA Kelas II Lampung, Kabupaten Pesawaran berinisial RF, 17 tahun, meninggal dunia diduga korban mengalami p


Rutan Depok Uji Coba Pertemuan Tatap Muka Kunjungan, Setelah 2 Tahun Dilarang

12 Juli 2022

Rutan Depok Uji Coba Pertemuan Tatap Muka Kunjungan, Setelah 2 Tahun Dilarang

Pihak luar yang hendak mengunjungi maupun tahanan di Rutan Kelas 1 Depok, masing-masing harus sudah vaksin booster.


Otoritas Keamanan di Nigeria Menangkap 27 Tahanan yang Kabur

8 Juli 2022

Otoritas Keamanan di Nigeria Menangkap 27 Tahanan yang Kabur

Pasukan keamanan Nigeria menangkap 27 tahanan yang kabur pada Selasa, 5 Juli 2022 dan diklaim didalangi oleh ISIS.


UU Pemasyarakatan Muat Hak Rekreasi hingga Kebutuhan Gizi Narapidana

8 Juli 2022

UU Pemasyarakatan Muat Hak Rekreasi hingga Kebutuhan Gizi Narapidana

UU Pemasyarakatan yang baru saja disahkan oleh DPR memuat sejumlah hak narapidana. Salah satunya bahwa setiap narapidana mempunyai hak rekreasi.


300 Tahanan di Nigeria Kabur

7 Juli 2022

300 Tahanan di Nigeria Kabur

Sebuah penjara di Abuja diserang oleh militan Boko Haram yang ingin membebaskan rekan mereka. Penyerangan itu membuat 300 tahanan lain ikut kabur