TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan akan menanggung semua biaya perawatan bagi Presiden ketiga, Baharuddin Jusuf atau BJ Habibie, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan dan administrasi bagi Presiden, Wakil Presiden, dan juga untuk Presiden dan Wakil Presiden terdahulu.
"Memberikan pembiayaan menyeluruh kepada mantan presiden dan mantan wapres," ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.
Setya mengatakan Habibie dirawat di rumah sakit rujukan utama. Bagi Presiden terdahulu, selain RSPAD, aturan itu membuat perawatan bisa dilakukan di rumah sakit rujukan pembantu, seperti RS TNI AU, AL, Kepolisian, dan juga RS PMI Bogor.
Setya belum tahu seberapa lama Habibie akan dirawat. Namun, ia menjamin pemerintah akan mengcover hal itu hingga selesai.
Tak hanya itu, Setya mengatakan Istana juga memiliki tim dokter yang siap diturunkan untuk ikut merawat Habibie. Dari total 44 tim dokter Kepresidenan, 34 orang di antaranya adalah dokter ahli di berbagai bidang.
"Kemudian tim panel ini kapanpun dibutuhkan di kontak oleh katakan ajudan mantan presiden atau mantan wapres, siap sedia. Kemudian akan dikirim tim ahli ke sana," kata Setya.
Hingga saat ini, belum dapat dipastikan penyakit yang diderita oleh BJ Habibie. Namun pada akhir Agustus 2018, Habibie juga dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Maret 2018, Habibie dikabarkan mengalami kebocoran klep jantung. Habibie sempat diopname di salah satu rumah sakit di Muenchen, Jerman.
