Komisi III DPR Undang Pansel Capim KPK Hari Ini

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua TKN Asrul Sani bersama tim hukum TKN memberikan keterangan pers di Media Center Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TKN menyatakan siap menghadapi gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi pada sidang perdana tanggal 14 Juni 2019.  TEMPO/Subekti

    Wakil Ketua TKN Asrul Sani bersama tim hukum TKN memberikan keterangan pers di Media Center Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TKN menyatakan siap menghadapi gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi pada sidang perdana tanggal 14 Juni 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan mengundang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada hari ini. Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani memastikan agenda tersebut.

    "Iya jadi (Komisi Hukum bertemu Pansel)," kata Arsul, Ahad malam, 8 September 2019.

    Arsul mengatakan Komisi Hukum ingin mendengar langsung penjelasan dari Pansel ihwal proses seleksi hingga terpilihnya sepuluh capim KPK. Pekan ini, Komisi Hukum memang memulai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap capim komisi antikorupsi.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengirimkan sepuluh nama capim KPK periode 2019-2023 ke DPR untuk di-fit and proper test. Mereka adalah Alexander Marwata (komisioner KPK), Firli Bahuri (anggota Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat).

    Kemudian Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan).

    Menurut Arsul, selain bertemu Pansel, Komisi Hukum juga menjadwalkan tahapan seleksi pembuatan makalah oleh capim KPK pada sore ini. Adapun besok, Komisi Hukum akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan kelompok masyarakat sipil. "Wawancara (capim KPK) kalau di jadwal Rabu dan seterusnya," kata dia.

    Arsul berujar, lembaganya juga akan meminta masukan dari instansi yang terkait dengan para capim KPK. Semisal dari Kepolisian, Kejaksaan, kampus, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya.

     
    Komisi Hukum juga memperhatikan hasil profile assessment yang telah dilakukan Pansel Capim KPK, serta catatan-catatan dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.