Kalangan Dosen Unair Kritik Dewan Pengawas dalam Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Herlambang P. Wiratraman mengkritik rencana DPR memasukkan dewan pengawas ke revisi UU KPK

    “Logika mengawasi tidak masuk akal, karena KPK itu watchdog institution. Bila ada pemikir hukum yang bilang perlu pengawas, itu sama halnya dengan watchdog dijaga watchdog,” kata Herlambang saat dihubungi, Senin, 9 September 2019.

    Bahkan menurut akademisi yang juga peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) ini, usulan adanya Badan Pengawas KPK tersebut tak sesuai dengan ketatanegaraan khususnya di Indonesia. “Ini perspektif neo-institutionalist yang tak ada dasar pijakan ketatanegaraannya,” kata peraih Anugrah Konstitusi Muhammad Yamin 2018 ini.

    Di dalam rancangan revisi itu, salah satu tugas dewan pengawas adalah memberikan lampu hijau terkait penyadapan.

    Seluruh fraksi di DPR menyetujui draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Draft tersebut juga sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo dan menunggu respon presiden berupa surat presiden (surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

    “Kami selaku akademisi tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini karena akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan benegara. Dari kampus Unair Surabaya, kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi,” kata Herlambang sebagai juru bicara para akademisi Unair yang menyatakan sikap penolakan pelemahan KPK.

    Mereka juga mengajak semua elemen bangsa untuk melawan upaya pelemahan KPK. “Kami mengajak semua elemen warga bangsa bergerak dan berjuang bersama-sama dalam melawan korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.