Selasa, 24 September 2019

PDIP: Kabinet Tergantung Dialog Jokowi dengan Ketua Umum Partai

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden kelima Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, keputusan final susunan kabinet periode mendatang, akan tergantung dialog antara Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi dengan para ketua umum parpol.

    Dalam konteks itu, ujar Hasto, mekanisme di PDIP menyebutkan bahwa finalisasi akan dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Termasuk, setelah bicara struktur, selanjutnya pembicaraan akan menyangkut calon-calon menteri yang berasal dari PDIP.

    Kendati Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif, ujar Hasto, setiap partai tentu juga memiliki target-target politik di dalam menempatkan jabatan. "Di situlah dialog itu dilakukan," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Ahad, 8 September 2019.

    Berakhirnya dialog itu, kata Hasto, akan terjadi ketika Presiden Jokowi mengumumkan kabinet, setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

    "Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR," kata Hasto.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, susunan baru periode 2019-2024, sepenuhnya merupakan hak presiden. Kabinet disebut sudah final. "Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 September 2019 lalu.

    Meskipun demikian, bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga tak melarang partai-partai memberikan nama, tapi sebatas usulan. "Usul boleh, usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.