Soal Revisi UU KPK, YLBHI: DPR Memberikan Informasi Sesat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asfinawati. TEMPO/Nurdiansah

    Asfinawati. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati mengatakan ada penyesatan informasi yang dilakukan DPR mengenai revisi UU KPK. Pertama, DPR mengatakan revisi adalah upaya penguatan KPK. Padahal, jika dilihat dari naskahnya, menurut dia, revisi UU KPK justru melemahkan KPK. DPR lupa bahwa zaman digital membuat masyarakat bisa mengakses draft RUU KPK serta dapat membaca dan memahami isinya.

    "Kalau revisi diberlakukan, KPK akan berhenti. Shut down sebelum diisi lagi dengan penyidik seusai revisi itu," kata Asfina di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 8 September 2019.

    Ketika revisi diberlakukan, maka penyidikan, penyelidikan dan penuntutan akan menggunakan ketentuan UU baru. Jika disahkan, seluruh tersangka yang berada di KPK saat ini harus dikembalikan. "Ratusan atau ribuan (perkara) akan berhenti dan mulai dari nol.” Secara hukum mereka bisa menuntut negara untuk membayar ganti rugi karena sudah pernah dituntut, disidik dan dibawa ke pengadilan.

    Kedua, DPR mengatakan bahwa revisi UU KPK sudah diketahui dan atas permintaan pimpinan KPK. Baru saja mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki juga membantah pernah menyetujui revisi UU KPK pada 2015. 

    "Ruki mengatakan itu tidak benar. Kalo mereka bicara sekarang, harusnya yang ditanyakan data-datanya adalah dari pimpinan KPK sekarang.” Dan sudah jelas pimpinan KPK sudah mengatakan tidak setuju dan bahkan ikut aksi solidaritas kematian KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.