Tak Serahkan LHKPN, Caleg NasDem Ditunda Pelantikannya

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, memeriksa pasukan dalam upacara peresmian Pendidikan Akademi Bela Negara, di Gedung Partai Nasdem, Jakarta, 2 Mei 2017. Akademi Bela Negara ini untuk mendidik para kader Partai Nasdem merawat dan menjaga kehidupan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, memeriksa pasukan dalam upacara peresmian Pendidikan Akademi Bela Negara, di Gedung Partai Nasdem, Jakarta, 2 Mei 2017. Akademi Bela Negara ini untuk mendidik para kader Partai Nasdem merawat dan menjaga kehidupan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Rapsel Ali tak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) hingga batas akhir Sabtu sore lalu, 7 September 2019. Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dari Partai NasDem tersebut tak akan dilantik pada 1 Oktober 2019 oleh Presiden Jokowi.

    Rapsel Ali terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019.

    "Info dari KPK, untuk Rapsel Ali sudah dihubungi, namun beliau sampaikan akan menyampaikan LHKPN seminggu sebelum pelantikan," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 7 September 2019.

    KPU telah mengumumkan bahwa anggota parlemen terpilih harus menyerahkan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan menjadi anggota DPR dan DPD periode 2019-2024.

    Penetapan sebagai anggota parlemen terpilih di KPU pada 31 Agustus 2019 sehingga batas akhir penyerahan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah 7 September 2019.

    Penyerahan LHKPN menjadi salah satu syarat pelantikan anggota DPR dan DPD 2019-2024 pada 1 Oktober 2019. Bila belum juga menyerahkan, anggota DPR atau DPD terpilih akan ditunda pelantikannya.

    "Sudah dijelaskan juga terkait Peraturan KPU dan meminta yang bersangkutan menghubungi KPU untuk informasi lebih lanjut."

    Menurut Ilham, berdasarkan hasil koordinasi KPU dengan DPP Partai NasDem, partai pimpinan Surya Paloh itu menyatakan akan mengikuti kebijakan KPU termasuk segala risiko akibat keterlambatan penyerahan laporan.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.